Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai Presiden Joko Widodo enggan mengambil risiko besar dengan menerima investasi asing di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Seperti diketahui, Kepala Negara mengerem investasi asing di IKN dengan dalih memberi kesempatan pada pengusaha dalam negeri untuk menggarap mega proyek tersebut.
"Presiden mungkin tidak ingin mengambil risiko dengan mempercepat investasi asing, mengingat ketidakpastian yang melekat pada tahun politik," kata Achmad dalam keterangannya kepada Media Indonesia, Selasa (7/11).
Baca juga : Dampingi Presiden ke IKN, Dirut PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik dari Energi Bersih
Ia menuturkan para investor asing masih menunggu, mengingat ada tahun politik menjelang pemilu 2024 di Tanah Air. Para pemodal disebut ingin memastikan stabilitas politik dan kebijakan terjaga setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, serta para legislatif.
Baca juga : Butuh Investasi, Jokowi akan Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Masuk ke IKN
"Dalam tahun politik, para investor asing cenderung menunggu dan melihat (wait and see) sebelum membuat keputusan besar terkait investasi mereka," jelasnya.
Achmad juga berasumsi alasan lainnya Jokowi mengerem investasi asing ialah adanya kekhawatiran dari presiden lantaran IKN sebagai pusat pemerintahan berkaitan erat dengan konteks keamanan negara.
Dengan memperlambat investasi asing, menurutnya, presiden dapat mencoba untuk mengendalikan proyek-proyek strategis di IKN dengan lebih baik.
"Terutama jika terdapat kekhawatiran terhadap isu-isu keamanan yang terkait dengan kehadiran investor asing," pungkasnya.
Sebelumnya, presiden menegaskan pemerintah memprioritaskan investor nasional dalam berinvestasi di IKN. Ini disampaikan Jokowi saat memimpin peletakan batu pertama atau ground breaking proyek superblok bernama Pakuwon Nusantara di lahan campuran (mixed use land) IKN bersama Otorita IKN dan PT Pakuwon Jati Tbk, melalui entitas anaknya, PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA), pada Rabu (1/11). Area ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun.
Pakuwon Nusantara merupakan salah satu investor dari rangkaian ground breaking yang dilaksanakan pada 1-2 November 2023, dengan total investasi kali ini sebesar Rp12 triliun.
"Saya sampaikan kepada Kepala Otorita IKN, rem (investasi) untuk yang dari luar. Berikan kesempatan, kalau bisa juga join dengan yang dari dalam sehingga zona-zona yang sudah kita rencanakan nanti semuanya akan terisi,” ucap mantan Wali Kota Surakarta itu dalam keterangan resmi. (Z-8)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, digerakkan oleh tiga skema pendanaan utama.
Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan pesat.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN.
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved