Butuh Investasi, Jokowi akan Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Masuk ke IKN

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan mendahulukan investor dalam negeri untuk masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengakui pemerintah tidak bisa sendiri melakukan pembangunan di IKN, dibutuhkan pendanaan dari sektor swasta.

"Tidak bisa dan tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri. US$33 billion (dana untuk pembangunan IKN)," ujar Jokowi dalam CEO Forum di IKN, Provinsi Kalimantan Timur, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/11).

Pemerintah, sambungnya merancang skema pendanaan untuk pembangunan IKN dengan porsi 20% dari anggaran negara. Sedangkan 80% pendanaan dari swasta. Jokowi mengklaim investor mulai masuk. Oleh karena itu, ia pergi ke IKN untuk menghadiri ground breaking atau peletakan batu pertama sejumlah fasilitas di IKN. Presiden juga menyampaikan akan mendahulukan investor dalam negeri.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Mulai Dibangun di IKN

"Saat ini msh kita rem (investor luar negeri) yang diprioritaskan dari dalam negeri dulu. Meski dari luar sudah nengok beberapa kali," terang presiden

Jokowi menyebut sekitar 130 investor dari Singapura telah mengunjungi IKN dan yang berminat telah membuat letter of interest untuk memulai kerja sama.

Baca juga: Menaker Buka Pelatihan DUDI Batik Cap dan Peningkatan Produktivitas di IKN

"Tapi kita berikan terlebih dahulu kepada investor-investor dalam negeri," ucap Jokowi.

Presiden menjanjikan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Agustus pada 2024 digelar di IKN. Lapangan rumput untuk upacara, sambungnya, sudah ditanami. Ia mengajak para investor dalam negeri untuk segera berinvestasi di IKN.

"Mumpung harga tanahnya masih murah karena kalau beli di SCBD mungkin harga tanah per meter sudah Rp200 juta. Di Menteng (Jakarta) Rp150 juta, di Balikpapan (Kalimantan) sudah Rp10-15 juta. Di sini masih di bawah Rp1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik," ucap presiden.

Ia mengatakan para investor tidak perlu khawatir sebab pembangunan IKN dipayungi oleh undang-undang sehingga akan terus dilanjutkan.

"Undang-undangnya didukung 93% fraksi partai-partai di DPR, apa lagi? takut apa lagi? takut pemilu?," tanya Jokowi.

Pemilu, terangnya, tetap digelar. Menurutnya apabila konflik karena perbedaan pilihan politik perlu diredam. Ia menilai wajar apabila ada gesekan politik, asalkan tidak ada pihak yang memanas-manasi.

"Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit agak panas kan gapapa. yang penting bapak ibu jangan beli kipas. Ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manasin. Kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa," ucapnya. (Z-10)