OJK Sebut Indonesia Cukup Baik Memitigasi Sejumlah Ketidakpastian Global

KEKHAWTAIRAN kinerja ekonomi tahun 2023 yang diperkirakan sejak tahun lalu, terjadi sesuai prediksi. Namun, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menganggap Indonesia cukup baik untuk memitigasi sejumlah kekhawatiran yang membayangi ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global.

Dia menyampaikan pernah mengatakan bahwa ada beberapa persoalan yang akan dihadapi memasuki tahun 2023. Ada empat ketidakpastian, yang disebut dengan new uncertainty complex. Pertama, terkonfirmasi terjadinya disrupsi rantai pasok global dan sistem logistik. Kedua, terkonfirmasi juga agresivitas normalisasi kebijakan bank sentral AS The Fed, yang memicu inflasi tinggi dan pengetatan likuiditas.

“Tahun 2023 temanya higher for longers, karena dengan segala variasi dan probabilitas,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam CEO Networking 2023, secara daring, Selasa (7/11).

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan III Melambat

Ketidakpastian ketiga yang juga terkonfirmasi, yaitu melesunya perekonomian di negara-negara maju menuju resesi. Di Eropa praktis terjadi resesi dan inflasi atau stagflasi. “Dengan apa yang kita bahas tahun lalu dengan segala masalah dinamika yang luar biasa sepanjang tahun 2023 ternyata tidak meleset,” kata Mahendra.

Namun apabila Indonesia telah mengantisipasinya dengan baik, maka kita tidak akan mengalami kejutan ekonomi. Pemerintah Indonesia justru telah menyiapkan diri untuk antisipasi dan melakukan langkah-langkah yang menjadi tugas dalam kontrol dan kewenangan.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Anjlok 4,94%

Di tengah ancaman krisis perekonomian global, kata Mahendra, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat berlanjut. Dalam dua bulan terakhir ini, Bank Dunia, ADB, dan IMF mengeluarkan revisi terhadap ramalan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi global diramalkan turun di bawah 3% merata, dengan pembagian penurunan di negara maju lebih besar daripada penurunan di negara berkembang. Secara menyeluruh pertumbuhan ekonomi seluruh negara turun, kecuali beberapa negara, di antaranya Indonesia.

“Jadi begitu fokusnya kami dengan kondisi global yang mungkin tidak lebih cerah, tetap harus dijaga kinerja perekonomian, aktivitas ekonomi, langkah untuk melakukan perbaikan dan menjalankan agenda utama reformasi. Dengan itu, kita bisa menjaga apa yang diharapkan tetap menjadi perkiraan saat ini maupun pada 2024, bahwa Indonesia bukan hanya tahun ini, melainkan tahun depan diharapkan tetap bisa menjaga pertumbuhan 5%,” kata Mahendra.

Dari segi regulator, pembuat kebijakan, emiten, industri, dan seluruh sektor jasa keuangan prioritas agenda yaitu tetap disiplin pada reformasi. Sehingga, sektor jasa keuangan Indonesia tidak akan mengalami kejutan, bagaimanapun kondisi global dan geopolitik terjadi.

“Karena kita sudah well prepare,” kata Mahendra.

Mahendra juga mengatakan mengutip kalimat never waste a good crisis, bahwa kondisi krisis adalah kesempatan untuk melakukan reformasi, perbaikan, pembenahan dan antisipatif. Saat ini kondisi krisis yang memukul ekonomi terjadi di global, tetapi Indonesia jangan menyianyiakan krisis tersebut dengan tidak tidak menjalankan reformasi.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga dia yakini bisa dicapai, dimana ditunjukkan di tahun 2023. Kata kuncinya adalah cohesive collaboration, yaitu agenda reformasi prioritas perbaikan yang dilakukan di masing-masing institusi lembaga organisasi dan seluruh pemangku kepentingan dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Reformasi yang dilakukan OJK untuk mendorong seluruh sektor jasa keuangan tumbuh, bangkit, dan berkembang mencapai potensi Indonesia sesungguhnya. Pertama, untuk mendukung pembiayaan transisi energi, OJK sedang memfinalisasi taksonomi berkelanjutan sebagai pengganti dari taksonomi hijau, yang akan diselesaikan di 2023. Fokusnya adalah kepada transisi energi dan tambang mineral yang kritis.

“Ini merupakan penyempurnaan dalam mendukung keselarasan antara pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor itu, dengan tujuan dari SDG, yang mengacu kepada berbagai jenis dan perkembangan dari taksonomi di forum internasional, termasuk ASEAN sustainable finance taxsonomy yang baru di revisi versi keduanya pada tahun ini,” kata Mahendra.

Oleh karena itu taksonomi ini akan memperkenalkan konsep bisnis ramah lingkungan dan dalam transisi terkait energi menuju dekarbonisasi, yang akan digunakan sebagai panduan bagi lembaga keuangan dan investor dalam membuat keputusan pendanaan yang mendukung penanganan perubahan iklim.

OJK juga telah menerbitkan peraturan terkait dengan penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS), berlandaskan keberlanjutan, yang memperluas cakupan jenis efek yang dapat ditawarkan melalui penawaran umum.

“OJK bersama-sama bursa karbon telah meluncurkan pulsa karbon secara efektif pada akhir September 2023,” kata Mahendra. (Z-10)