Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menduga ada kebocoran dalam penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) subdisi ukuran 3 kilogram (kg). Ia mengatakan kebocoran mungkin saja terjadi apabila terjadi kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat. Sebab, pemerintah mengklaim subsidi sudah dialokasikan sesuai anggaran.
"Masa sih jarang? Berarti bocor. Bocor ke mana-mana berarti. Alokasinya ini kok sesuai apa yang dianggarkan," ujarnya seusai menghadiri rapat mengenai LPG 3 kg yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10). Turut dalam rapat itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sebelumnya Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok mensinyalir ada petinggi partai politik yang mengelola agen penyalur subsidi LPG 3 kg. Hal itu membuat terjadinya masalah, termasuk soal harga LPG 3 kg. Arifin tidak menampik dugaan itu. Menurutnya hal itu sebaiknya ditanyakan kembali ke Basuki.
Baca juga: Polres Garut Tangkap Penyuntik Gas Subsidi 3 Kilogram
"Betul ya? Tanya Pak Ahok dong," tuturnya.
Arifin menjelaskan ada dua jenis LPG di masyarakat yakni LPG 3 kg yang merupakan subsidi dan LPG 12 kg yang nonsubsidi.
Baca juga: Kunjungi Pangkalan Elpiji, Pertamina Pastikan Pasokan Gas Subsidi di Jateng Aman
"Jadi yang sekarang ini jumlah yang 12 kg, makin lama makin sedikit ininya. Berarti kan ada yang bocor," terang Arifin.
Agar penyaluran bantuan energi yakni LPG lebih tepat sasaran, pemerintah akan menerapkan strategi digitalisasi penyaluran LPG subsidi. Arifin menjelaskan itu sedang disiapkan. Adapun targetnya, Menteri ESDM menyebut program digitalisasi bisa menyasar 60 juta penerima manfaat.
"Ya itu sudah dalam proses. Kan sudah mulai didaftarkan untuk digitalnya," tutur Arifin.
Seperti diberitakan Antara, Pertamina Patra Niaga menerapkan sistem pencatatan berbasis teknologi digital dalam penyaluran LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) di pangkalan resmi Pertamina selama ini hanya dicatat secara manual, untuk memastikan penyaluran barang subsidi tersebut dilakukan secara transparan.
Masyarakat pengguna LPG subsidi 3 kg akan didaftarkan secara langsung disinergikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk masyarakat umum, data Kementerian Koperasi dan UKM untuk usaha mikro (UM), dan Kementerian ESDM terkait petani serta nelayan sasaran yang menerima paket konversi LPG subsidi 3 kg. (Z-10)
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan husnul khotimah.
Pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaaan dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.
LANGKANYA stok beras premium di minimarket dirasakan warga Jakarta Timur. Warga yang tinggal di hunian vertikal menyebut sudah sejak Sabtu (10/2) lalu kesulitan mencari beras.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menyiapkan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat menemukan pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kg terdekat.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Jupiter, menekankan agar pemprov DKI Jakarta siapkan solusi dalam menghadapi aturan baru distribusi LPG 3 Kg.
Bahlil Lahadalia menuding adanya oknum-oknum yang bermain dengan pangkalan resmi LPG 3 kg, sehingga membuat harga komoditas energi itu melonjak.
PEMERINTAH melalui Kementerian ESDM menetapkan pembelian gas elpiji 3 Kg per 1 Februari 2025 sepenuhnya hanya dilayani di Pangkalan Resmi Pertamina dan tidak ada lagi di pengecer.
KEBIJAKAN larangan penjualan gas LPG 3 kg di warung eceran yang ditetapkan pemerintah membuat warga di Purwakarta Jawa Barat, kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut.
PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) atau LPG 3 kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina atau tidak bisa eceran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved