Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah agar tidak membiarkan kasus biodiesel berlarut-larut. Itu dimaksudkan agar kasus tersebut tidak berdampak terhadap masa depan program biodiesel nasional dan petani sawit tidak menjadi korban.
“Kalau ada catatan di biodiesel, kami setuju Kejagung sebagai aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya. Kalau ada yang salah segera diselesaikan agar tidak ada multi tafsir. Orang akan tanya (biodiesel) akan dilanjutkan atau tidak. Tapi itu jangan berlarut-larut karena ini tidak baik bagi kami petani sawit,” kata Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung.
Dia mengingatkan, biodiesel merupakan mandatory pemerintah bagi kemandirian energi, dan agar minyak sawit dapat terserap di dalam negeri. Hal itu terbukti selama empat tahun terakhir harga tandan buah segar (TBS) petani juga meningkat mengikuti pergerakan harga minyak sawit dunia. Data Apkasindo menunjukkan, harga TBS petani pasca implementasi mandatori B30 meningkat menjadi Rp 1.800-2.550 per kg, atau lebih tinggi dibanding tingkat harga pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp 700-1.200 per kg.
Menurut Gulat, semua pihak juga perlu hati-hati dalam menyikapi kasus biodiesel karena akan ada efek domino terhadap petani sawit. Pasalnya, instansi terkait pelaksana program biodiesael, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Pertamina, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Pertanian, akan mengevaluasi program tersebut jika ada masalah hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dihentikan.
“Kalau biodiesel dihentikan akan ada 13,5 juta ton per tahun minyak sawit yang tidak terserap,” ujar Gulat.
Dia mencontohkan, harga minyak sawit langsung terkoreksi begitu ada berita mengenai kasus biodiesel. Harga tender minyak sawit di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) turun dari Rp 11.300 per kg dan sempat menyentuh Rp 9.800 per kg. “Harga minyak sawit yang anjlok akan terkoneksi dengan 17 juta petani. Isu sawit yang sedang tidak baik-baik saja akan mempengaruhi industri (sawit) secara global di Indonesia,” papar dia.
Berdasarkan catatan Apkasindo, harga TBS petani swadaya terjun bebas dari Rp 3.300 per kg menjadi di bawah Rp 1.500 per kg saat ada larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, termasuk minyak sawit pada 28 April 2022. Harga mulai terkerek menjadi Rp 2.200 per kg saat pemerintah membuka kembali keran ekspor pada 24 Mei tahun lalu. Setelah itu harga terus fluktuatif di bawah Rp 2.500 per kg, dan belum pernah pulih seperti sebelum adanya larangan ekspor.
Gulat mengingatkan, pemerintah perlu mengapresiasi industri sawit nasional. Ekonomi Indonesia dapat bangkit dengan cepat usai pandemi karena ditopang oleh industri kelapa sawit. “Dunia sampai takut kekurangan suplai minyak sawit, tapi di dalam negeri emas hijau tersebut belum menjadi icon,” kata Gulat. (RO/E-1)
Transisi energi secara bertahap itu membutuhkan biaya besar. Program Just Energy Transition Partnership (JETP) menjadi solusi untuk itu.
Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang energi sebagai upaya mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Berikut contoh penerapannya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan soft launching Biodiesel B50 di Kalimantan Selatan dan mencatatkan sejarah kemandirian energi nasional.
Pemerintah terus berupaya melakukan upaya menjamin ketersediaan energi dan kemudahan akses masyarakat terhadap energi termasuk energi biodiesel B50 dengan harga terjangkau.
Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan dan energi dunia. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman memimpin ujicoba dan soft launching implementasi pemanfaatan biodiesel B50.
B35 potensial dikembangkan di Indonesia mengingat bahan bakunya berbasis kelapa sawit. Meski begitu, penggunaan B35 masih memerlukan bahan aditif khusus agar tidak menghambat kerja mesin
MASA depan industri sawit Indonesia sungguh tragis.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, menyatakan pihaknya tidak mendukung sikap Uni Eropa yang melarang impor produk minyak kelapa sawit (CPO), termasuk dari Indonesia.
PEMERINTAH Belanda tidak mendukung langkah Uni Eropa melarang impor produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia ke Eropa.
Impor minyak sawit mentah akan secara efektif menarik pajak 35,75% dibandingkan sebelumnya 30,25%.
Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengatakan Indonesia siap memberi tambahan pasokan kepada Tiongkok.
Kebijakan dunia di bidang energi yang hanya megizinkan bahan bakar ramah lingkungan harus direspons cepat agar Indonesia tidak tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved