DPR: Subsidi Mobil Listrik Sebaiknya Dialihkan untuk Sektor Produktif

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Charles Meikyansyah menyatakan pihaknya dapat memahami bahwa subsidi mobil listrik ditujukan untuk membangun percepatan dalam rangka mendorong pengembangan ekosistem yang dapat menarik investasi. 

Sehingga, kata Charles, hal itu dapat meningkatkan lapangan kerja, serta hadirnya teknologi baru dan inovasi.

Namun, Charles memandang bahwa anggaran untuk subsidi mobil listrik tersebut lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang

“Namun demikian Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa anggaran tersebut lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian yang selama ini kita tahu menyerap banyak tenaga kerja di mana pertumbuhan terus menurun dari tahun-ketahun,” tutur Charles.

Baca juga: Masyarakat Indonesia Disebut Suka Mobil Listrik di Bawah Rp300 Jutaan

Charles Meikyansyah menyampaikan hal tersebut saat membacakan pendapat mini Fraksi Partai NasDem sebagai sikap akhir fraksi pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN 2024 di Gedung Nusantara I, DPR RIC Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

Selain itu, politikus Fraksi NasDem itu juga memandang bahwa penurunan kontribusi sektor industri pengolahan harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah.

Baca juga: Wujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jabar, PLN ICON Plus Gandeng Pemkab Sumedang

Oleh karena itu, pemerintah dalam RAPBN 2024 diharapkan untuk mendorong agroindustri dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap proses hilirisasi sektor pangan.

Kemudian, ia juga mengharapkan pemerintah untuk menangani fenomena informalisi terutama dalam kaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan

. BPS sendiri dalam laporannya hingga Februari 2023, mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal sebanyak 60,12 persen sementara sisanya sebanyak 39,88 persen bekerja di sektor informal. (RO/S-4)

“Serta meminta Pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan,” tutur Legislator dapil Jawa Timur IV itu