Tanggapi Menteri Teten, KPPU Teliti Dugaan Predatory Pricing TikTok

KOMISI Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) merespons pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan predatory pricing oleh TikTok. KPPU bakal menelusuri hal itu.

"Kami sedang meneliti persoalan tersebut. Apakah itu predatory pricing, masalah kebijakan, atau masalah ketidakseimbangan dalam persaingan," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama  KPPU Deswin Nur, Senin (4/9).

TikTok diduga melakukan predatory pricing. Praktik itu merupakan penjualan barang impor dengan harga sangat murah sehingga berpotensi merugikan produsen dalam negeri.

Baca juga: Penempatan Satu Kanal TKI ke Saudi Diadukan ke KPPU

Deswin merespons permintaan Teten agar KPPU memeriksa dugaan predatory pricing. Menurut Deswin, hal tersebut merupakan masukan yang bakal ditindaklanjuti.

"Semua masukan tentunya kami terima. Saat ini, kami belum mengeluarkan posisi khusus atas persoalan tersebut," ujar Deswin.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih menyebut pihaknya menunggu laporan terkait hal ini. Laporan, kata dia, sangat penting untuk menindaklanjuti dugaan predatory pricing.

Baca juga: KPPU Persoalkan Ratusan Ton Pupuk Bersubsidi di Sergai

"Sampai saat ini, KPPU belum menemukan atau menerima alat bukti terkait hal tersebut dari pihak mana pun," ujar Guntur.

Dia menegaskan KPPU bakal bergerak setelah ditemukan barang bukti, termasuk mengusut laporan. Sehingga, pihaknya tak salah langkah mengusut dugaan predatory pricing TikTok.

"Seluruh proses penegakan hukum harus berdasarkan due process of law, agar iklim usaha kondusif," ujar Guntur.

Menkop dan UKM Teten menemukan dugaan predatory pricing TikTok. Dia pun meminta KPPU tanggap mengusut dugaan itu.

"KPPU mestinya proaktif (menyelidiki), masa harus nunggu laporan (predatory pricing)," ujar Teten di Jakarta, Kamis (23/8).

Teten menyebut produk murah yang dijual TikTok Shop memiliki harga tidak masuk akal. Bahkan, terlalu murah jika ditambah biaya logistik.

"Kok bisa, celana dijual Rp2.000. Padahal UMR Indonesia lebih murah dibanding Tiongkok. Biaya poduksi itu kan bisa dihitung, menurut saya (KPPU) kreatif dikit lah," kata Teten. (Z-1)