Transformasi Industri Hijau Perlu Dukungan Pemerintah

BANYAK industri di Indonesia sedianya berkenan melakukan transformasi menjadi lebih hijau. Namun, dibutuhkan dukungan dari pemerintah agar keinginan itu dapat terlaksana.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar saat dihubungi, Jumat (18/8).

"Tapi untuk melakukan itu, kita butuh dukungan pada aspek keekonomian," ujarnya.

Sebab konsep industri hijau mesti diimplementasikan sedari input, proses, hingga output. Energi baru terbarukan yang masih terbatas di Indonesia, kata Bobby, menyebabkan adanya biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan transformasi ke industri hijau.

Baca juga: Industri Disebut Sumber Polusi Udara, Ini Jawaban Kadin

Pada input, misalnya, bahan baku produk mesti dipastikan hijau, alias ramah lingkungan. Lalu dalam tahap proses, penggunaan energi untuk mendukung kegiatan produksi juga harus dipastikan bukan berasal dari energi kotor.

Sedangkan dari sisi output, produk dan limbah yang dihasilkan industri mesti dipastikan tidak merusak lingkungan. "Karena memang industri itu tidak bisa dipaksa secara tiba-tiba untuk berubah, karena itu berpengaruh pada produk dan membuat harga menjadi mahal," tutur Bobby.

Baca juga: Kadin Jaktim Audiensi dengan Polers Jaktim, Kerjasama Ciptakan Iklim Kondusif 

"Itu karena harus pasang alat baru, pasang mesin baru untuk proses supaya tidak mencemari lingkungan. Itu perlu ada kompensasi ke ekonomi supaya harga produk bisa tetap kompetitif. Jadi ini tidak bisa scattered," tambahnya.

Karenanya, Bobby yang juga merupakan Ketua I Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong agar pemerintah kreatif dalam membuat kebijakan yang bisa mendorong industri cepat bertransformasi.

"Pemerintah harus masuk. Misal, ada industri yang mau melakukan transformasi agar menjadi hijau, berikan bantuan. Misal mengompensasi harga energi baru yang lebih mahal. Supaya keekonomiannya itu dapat," terangnya.

Jangan sampai, lanjut Bobby, transisi energi di Indonesia hanya menjadi slogan semata tanpa ada aksi dan dukungan nyata. Konsistensi juga diperlukan agar beragam program yang digagas dapat dijalankan dengan baik.

"Jangan seperti JETP. Kita itu dapat 25% dari total dana JETP global, yaitu US$20 miliar. Tapi kemudian yang harusnya bisa dijalankan malah ditunda karena kita belum siap, tidak konsisten karena tidak ada program yang tepat," pungkasnya.

(Z-9)