PLN Diusulkan untuk Terbitkan Green Bonds untuk Bangun Transmisi Listrik

SANGAT penting untuk menghadirkan instrumen finansial inovatif guna mempercepat pembangunan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan green bonds (obligasi hijau) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aryo Djojohadikusumo, dalam Energy Insights Forum bertajuk 'The Energy We Share', yang diselenggarakan oleh KADIN Bidang ESDM, di Jakarta, Rabu (20/8) malam.

Menurut Aryo, tantangan terbesar dalam pengembangan EBT terletak pada investasi jaringan transmisi yang menghubungkan pembangkit dengan pusat beban. “Internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar 6%. Dalam dunia usaha, angka itu terlalu rendah sehingga investor swasta enggan masuk. Karena itu, pembangunan transmisi mau tidak mau harus ditangani PLN. Di sinilah peran penerbitan green bonds menjadi penting, agar PLN memiliki pendanaan memadai untuk membangun jaringan transmisi listrik EBT dan sekaligus memperluas bauran energi hijau nasional,” ujar Aryo. “Dengan green bonds, PLN bisa membiayai pembangunan jaringan transmisi listrik EBT,” tambah Aryo. 

Baca juga : Tingkatkan Keandalan Jaringan Listrik, ULP Siantar Kota Lakukan Perampalan Pohon

Green bonds adalah obligasi yang secara khusus diterbitkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit energi terbarukan, penguatan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi. Keunggulannya adalah dana yang terkumpul
hanya digunakan untuk proyek hijau, sehingga memberi kepercayaan lebih kepada investor global yang kini semakin selektif dalam menyalurkan pendanaan.

Bagi Indonesia, green bonds dapat menjadi instrumen kunci untuk kebutuhan pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi yang hampir mencapai Rp3.000 triliun, sekaligus meningkatkan kredibilitas transisi energi di mata internasional.

Pandangan Aryo diamini oleh SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman. Dia menyebutkan bahwa pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi tidak bisa dilakukan sendiri oleh PLN. “RUPTL 2025–2034 yang kami keluarkan menargetkan 76% tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan, termasuk energy storage. Namun, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana mengeksekusinya bersama-sama. PLN tidak bisa berjalan sendiri, peran aktif swasta mutlak diperlukan,” tegas Nurlely.

Baca juga : Penggunaan Material Bersertifikat dan Prinsip Zero Waste harus terus Digencarkan

RUPTL terbaru menempatkan Independent Power Producer (IPP) sebagai penyumbang dana lebih dari 70%. Untuk merealisasikannya, PLN mengandalkan kolaborasi internasional serta skema pembiayaan hijau, termasuk transition financing yang tengah digodok.

BUTUH ENERGI BESAR
Dari sisi pelaku usaha, CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa menyoroti kebutuhan energi rendah emisi di wilayah Indonesia timur. Menurutnya, pertumbuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan mencapai 9% per tahun. Namun, perubahan iklim menimbulkan tantangan besar.

“Pada 2023, kekeringan ekstrem menyebabkan shortage besar pada PLTA sehingga beberapa industri harus dikorbankan. Renewable bukan sekadar beban, tetapi peluang. Namun tanpa dukungan regulasi dan pemerintah, swasta tidak akan berhasil. Kami ingin menjadi mitra pemerintah untuk pemerataan energi di Indonesia timur,” jelas Subhan. 

Ia menambahkan, peran swasta tidak hanya penting dalam penyediaan teknologi dan investasi, tetapi juga dalam mempercepat adopsi energi bersih di sektor industri. Bosowa sendiri kini berinvestasi dalam energi terbarukan dan penggunaan alternative fuel seperti biomassa guna mendukung transformasi menuju energi yang lebih hijau.

Dari sektor digital, VP Operations DCI Indonesia, Lucas Adrian mengingatkan, lonjakan permintaan energi juga datang dari pertumbuhan pesat pusat data (data center). “Pertumbuhan data center di Indonesia diperkirakan mencapai Compound Annual Growth Rate (CAGR) sekitar 20% per tahun dalam 4-5 tahun ke depan. Data center adalah konsumen listrik yang sangat besar. Kami harus menjaga standar service level agreement (SLA) terkait ketersediaan daya, suhu, hingga kelembapan. Itu artinya pasokan listrik harus selalu stabil,” jelasnya. (H-1)