Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya memberikan insentif kepada pembeli kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Sebab, sejumlah negara telah lebih dulu memberikan insentif.
"Seinget saya kendaraan bermotor Rp7 juta, mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp70 juta ini untuk apa? ya karena negara lain semua melakukan itu," ujar Presiden dalam sambutannya pada Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8)
Jokowi mengungkapkan bahwa negara lain seperti Thailand memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik sebesar Rp68 juta. Indonesia lebih tinggi, kata Jokowi, agar lebih menggiurkan bagi investor.
"Kalau kita di bawah itu semua investasi semua akan pergi ke sana tidak akan pergi ke Indonesia. Ini lah dunia yang memang berkompetisi sangat ketat sekali," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tak luwes. Sebab, fleksibilitas menjadi kunci dalam memenangkan kompetisi global.
Baca juga: Kurangi Polusi, Kendaraan Operasional ASN di DKI akan Diganti dengan Kendaraan Listrik
"Kita harus pelajari apa yang dilakukan negara lain dan kita harus adaptif jika kompetitor melakukan perubahan kebijakan," kata Jokowi. (Z-10)
Neta Auto Indonesia, distributor mobil listrik di Indonesia, telah melakukan serah terima 100 unit tambahan NETA V-II dan NETA X kepada PT Luxury Trans Indonesia.
PT Terang Dunia Internusa, memperluas jaringan distribusi merek motor listrik yang dimilikinya, United E-Motor. Showroom perusahaan terbaru dibuka di Kuta, Bali.
Kebijakan ini mencontoh apa yang sudah didapatkan oleh kendaraan listrik di segmen roda empat, di mana mobil listrik mendapatkan keleluasaan dalam penggunaanya.
PEMBANGUNAN proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi di Buli, Halmahera Timur, dan Karawang, Jawa Barat, guna memperkuat transisi energi.
MASJID Istiqlal mencanangkan Istiqlal EV Community yakni sebuah komunitas kendaraan listrik berbasis masjid pertama di Indonesia.
Kepala Negara juga menyebut proyek ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mendorong energi bersih.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved