Pemerintah belum Bahas Wacana Subsidi Tarif Kereta Cepat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, institusi pengelola keuangan negara belum melakukan pembahasan mengenai wacana subsidi tarif kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya hal yang paling utama dari kereta cepat ialah terkait operasional agar moda transportasi itu dapat segera beroperasi.

"Kita masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah-masalah seperti penarifan belum pernah dibahas," ujarnya kepada pewarta di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo memberikan sinyal bakal menyubsidi tarif kereta mewah tersebut. Alasannya, semua transportasi massal yang dapat menunjang mobilitas publik perlu untuk ditanggung sebagian tarifnya oleh pemerintah, alias disubsidi.

"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," terang Kepala Negara.

Wacana subsidi tarif kereta cepat sempat dikemukakan oleh Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi. Dia mengusulkan agar tarif kereta cepat itu diberikan diskon menjadi Rp250 ribu selama tiga tahun. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto