Usulan Tarif Kereta Cepat Bakal Bunuh KA Parahyangan

PENGAMAT kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menilai usulan tarif kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp250 ribu untuk membunuh Kereta Api Argo Parahyangan.

Pasalnya sahut Agus, hal itu sama dengan harga tiket kelas eksekutif Parahyangan.

"Jadi Rp250 ribu itu tujuannya adalah untuk membunuh KA Parahyangan. Tapi itu juga tidak akan membuat orang naik kereta cepat. Karena repot (naik kereta cepat)," ujarnya saat dihubungi, Minggu (13/8).

Baca juga : 1 September, Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Selain bertujuan mematikan KA Parahyangan, lanjut Agus, tarif sebesar Rp250 ribu untuk kereta cepat juga bakal menggembosi uang negara. Sebab, dengan hitungan kasar dari nilai investasi dan perkiraan return on investment (ROI), harga asli tiket kereta cepat masih menembus Rp1 juta.

Dus, setidaknya ada selisih sekitar Rp750 ribu yang harus didiskon atau disubsidi oleh pemerintah. Dengan kata lain, bila usulan tarif itu diterima, negara harus mengalokasikan dana sekitar Rp5-10 triliun untuk menyubsidi kelas menengah atas agar bisa naik kereta mewah tersebut.

Baca juga : KCIC Usulkan Tarif Diskon Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Padahal semestinya subsidi hanya diberikan kepada kelas menengah bawah terhadap transportasi publik berkelas ekonomi. Karenanya, usulan tersebut mestinya bisa dikesampingkan jika orientasi kebijakan menyasar pada kepentingan publik.

Bila nantinya pemerintah menghendaki tarif kereta cepat menjadi Rp250 ribu, Agus juga menilai publik tak lantas berbondong-bondong menggunakan angkutan tersebut. Sebab, titik berangkat kereta cepat itu berada di pinggir kota dengan akses jalan yang rumit dan kerap macet.

Akses jalan yang sulit dan macet bakal menimbulkan biaya lebih bagi masyarakat. Belum lagi fasilitas di Halim tak memadai untuk menampung hilir mudik calon penumpang kereta cepat.

"Di seluruh dunia, stasiun kereta api itu ada di tengah kota, bukan di pinggir kota. Ini ada di Halim, pinggir kota, macet, dan Wamen bilang tidak ada tempat untuk parkir, mau berapa jam kita sampai ke Halim?" kata Agus.

Selain itu, belum ada kejelasan mengenai pengintegrasian moda transportasi setelah penumpang turun di Padalarang. "Kereta cepat itu turun di Padalarang. Ke Bandungnya naik apa? Ongkosnya berapa?" lanjutnya.

Agus juga berpandangan, bukan hanya usulan tarif tersebut yang tak tepat, melainkan proyek kereta cepat itu sendiri. Proyek tersebut, kata dia, secara nyata merupakan bentuk kanibalisme terhadap infrastruktur dan moda angkutan publik lainnya.

"Siapa juga yang minta kereta cepat? Tidak ada yang minta dan menyuruh. Ke Bandung itu kan banyak pilihannya. Ini adalah kanibal. Salah satu pasti akan mati. Kalau tidak Parahyangan dibunuh, ya kereta cepat mati karena tidak ada yang naik," kata dia.

"Ini (proyek) tidak jelas. Karena dasar pembangunannya bukan kebutuhan publik, tapi proyek. Kebutuhan orang-orang tertentu," pungkas Agus. (Z-4)