Peningkatan Literasi Keuangan Hindari Masyarakat dari Jeratan Jasa Keuangan Nakal

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan urgensi peningkatan kualitas Literasi Keuangan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, tabungan, dan investasi yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan yang dihadiri oleh 120 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah se Jakarta Timur, Sabtu (12/8) silam.

“Minimnya literasi inilah yang banyak mengakibatkan masyarakat terjerat kasus pinjaman online (pinjol). Maka penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya menjadi penting, agar dapat memberikan penjelasan secara gamblang dan masyarakat bisa memahami dengan lebih baik,” ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (13/8).

Dalam acara yang mengusung tema Urgensi Literasi dan Inklusi Keuangan itu, Anis menekankan bahwa dengan adanya upaya-upaya seperti penyuluhan di bidang literasi keuangan maka berpotensi meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan bagi lembaga-lembaga legal.

Baca juga: Kredit Pintar Gelar Edukasi Soal Fintech, Cara Membedakan Platform Legal dan Ilegal

“Hal tersebut (penguatan literasi keuangan) akan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan yang benar melalui lembaga legal, sehingga masyarakat terhindar dari akses keuangan ilegal,” ungkap Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak lupa menyisipkan data-data dalam sambutannya. Anis menyampaikan bahwa merujuk hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada 49,68%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding indeks tahun 2019 yang hanya 38,03%.

Masih dari sumber yang sama, indeks inklusi keuangan tahun berhasil mencapai 85,10% dan meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di 2019 yaitu 76,19%. Menurut Anis tersebut menunjukkan semakin menurunnya celah antara tingkat literasi dan tingkat inklusi yaitu dari 38,16% di 2019 menjadi 35,42% di 2022. (RO/S-3)