ICEF 2023 Dorong Percepatan Digitalisasi Belanja Pemerintah

KEGIATAN Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI  kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Sejalan dengan arahan Presiden No. 2 Tahun 2022, para pelaku usaha nasional yang menghasilkan produk dan layanan berkualitas dan kompetitif diimbau untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis dengan memanfaatkan iklim belanja yang kondusif di lingkungan instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan APBN dan APBD. Sehingga, dapat mempercepat pengembangan dan perluasan pasar produk dalam negeri.

“LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi. Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023,” ungkap Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (4/8).

Baca juga: Transaksi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jatim Selama 3 Tahun Capai Rp427 Miliar

Hendar mengatakan, kegiatan ini menyasar hampir Rp800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan. Dari rencana umum pengadaan barang dan jasa sekitar Rp1.100 triliun transaksinya baru sekitar Rp387 triliun. 

“Maka sisanya itu kami arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah" ungkap dia.

Baca juga:  Penerapan e-Purchasing Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Diapresiasi LKPP

Menurut dia, semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Toko Daring dan E-katalog yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif. Apalagi Presiden Joko Widodo juga berkomitmen kuat, dengan menetapkan target pembelian produk dalam negeri hingga 95% dari pagu anggaran barang/jasa harus dibelikan Produk Dalam Negeri.

CEO & Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan, sebagai salah satu peserta yang hadir pihaknua komitmen dalam mendukung upaya LKPP untuk menggalakan penggunaan produk dalam negeri.

Dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih transparan.

“Hanya dengan klik melalui Mbizmarket, mitra Toko Daring, APBN/APBD diharapkan dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia usaha mikro kecil (UMK) yang telah bergabung di platform kami,” kata dia. 

Selain itu, laniut dia, dengan bertransaksi di Mbizmarket, pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena di platform Mbizmarket telah ada penandanya (flagging).

“Terkait dengan laporan, pejabat pemerintah yang membutuhkan juga dapat dengan mudah memperoleh laporan belanja Produk Dalam Negeri dan TKDN, dalam bentuk laporan akumulasi jumlah barang dan nilai, termasuk persentasenya” lanjut dia.

Tidak hanya itu, semangat dalam penggunaan produk dalam negeri melalui pemanfaatan belanja APBN/APBD diharapkan dapat membuka peluang usaha seluas-luasnya, membuka kesempatan penambahan tenaga kerja, serta diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara. (Z-10)