Penerapan Nilai HAM dalam Aktivitas Bisnis Disebut Berdampak Positif pada Iklim Investasi

DIREKTUR Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Dhahana Putra, menepis adanya pandangan bahwa implementasi bisnis dan HAM dapat berdampak negatif bagi iklim investasi di Tanah Air.

Dhahana justru meyakini penerapan nilai-nilai HAM dalam aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha akan berdampak positif terhadap dunia bisnis di tanah air. Pasalnya, kini kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai HAM semakin membaik.

“Saat ini, konsumen yang menjadi tujuan ekspor kita misalnya Uni Eropa semakin kritis dan mereka menginginkan produk-produknya ramah HAM seperti ramah lingkungan, ramah anak, dan bebas dari perbudakan,” jelas Dhahana dalam keterangan persnya, Jumat (27/7).

Baca juga: Melawan Lupa Tragedi 98, PBHI Minta Masyarakat tidak Mendukung Pelanggar HAM pada Pemilu 2024

Dengan kondisi itu, sambung Dhahana, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM kepada para pelaku usaha di tanah air. Salah satu upaya pengarusutamaan tersebut adalah dengan mengembangkan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).

“Melalui aplikasi PRISMA, kami berharap para pelaku usaha secara mandiri dapat mengenal lebih dekat nilai-nilai HAM sehingga mampu meminimalisir potensi dugaan pelanggaran HAM sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait upaya pemerintah dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM,” kata Dhahana.

Baca juga: Bukaan Tambang Baru dan Reklamasi di RI Terus Meningkat

Diungkapkankannya aplikasi PRISMA mendapat respon positif dari para pelaku usaha. Perusahaan besar seperti BUMN, Perbankan, maupun yang bergerak sektor sumber daya alam telah menjajal PRISMA.

“Hingga kini telah ada sejumlah 217 perusahaan yang telah melakukan uji tuntas secara mandiri melalui aplikasi PRISMA, termasuk PT. Bumi Resources Tbk.,” imbuhnya.

Lebih jauh, Dhahana menjelaskan bahwa KemenkumHAM Bersama Kemenko Maritim dan Investasi beserta sejumlah kementerian lembaga lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM juga telah merampungkan draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

Dia pun berharap draft tersebut dapat segera disahkan sebagai peraturan presiden pada Agustus mendatang. “Pak MenkumHAM telah bersurat kepada Bapak Presiden melalui Setneg terkait Stranas BHAM ini. Mudah-mudahan pada Agustus ini, Bapak Presiden dapat mengesahkan Stranas BHAM menjadi sebuah Peraturan Presiden,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kabiro Hukum Kemenko Maritim dan Investasi Budi Purwanto juga menyatakan pentingnya HAM dalam perdagangan global dan meningkatkan investasi.

“Banyak investor yang mencari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan menghormati HAM terutama Investor Luar Negeri,” ujar Budi.

Senada dengan Kabiro Hukum Kemenko Maritim dan Investasi, Ketua Tim Koordinator HAM PT. Bumi Resources Tbk., Mahmud Samuri, menilai sejatinya penerapan HAM dalam aktivitas bisnis sejalan dengan ESG (Environmental, Social, and Governance).

“PT. Bumi Resources Tbk. memandang implementasi bisnis dan HAM dalam aktivitas bisnis dapat membangun citra positif perusahaan hingga memberikan keunggulan bersaing (Competitive Advantage) bagi perusahaan,” jelas Mahmud. (Rif/Z-7)