Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjabarkan beberapa kinerja belanja kementerian/lembaga yang besar, antara lain di Kementerian Pertahanan dan Polri.
Tercatat hingga semester I-2023, Kementerian Pertahanan sudah membelanjakan Rp58,8 triliun. Polri sudah membelanjakan Rp54,6 triliun.
"Ini adalah dua lembaga yang belanjanya besar," kata Isa pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).
Baca juga: Pengamat Sebut Eksekusi Anggaran Belanja Alutsista Harus Tepat Sasaran
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat sudah membelanjakan Rp38,5 triliun. Kemudian, pada Kementerian Perhubungan pada kelompok infrastruktur sudah membelanjakan sebesar Rp12,6 triliun.
Sementara di di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sudah membelanjakan Rp30,6 triliun, di Kementerian Sosial sudah membelanjakan sebesar Rp38,5 triliun.
Baca juga: Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara
"Sementara itu, Kementerian Keuangan sudah membelanjakan Rp23,32 triliun, terutama untuk belanja biosolar dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," kata Isa. (Try/Z-7)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Kondisi perekonomian global telah memengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 dibanding dengan Mei 2023
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, 2 Januari 2024, menyampaikan kinerja positif APBN 2023.
Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved