Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya transformasi dan kerja sama antara lembaga audit dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's/SDG's). Dengan begitu dampak dari upaya pencapaian SDG's akan optimal dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat menghadiri United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High-Level Segment (UN HLPF-HLS on SDGs) 2023 di Markas Besar PBB, New York.
"Diperlukan sebuah upaya transformasi dan kerja sama yang baik antar para pihak. Sebagai contoh, untuk implementasi SDG 6, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi dengan adanya kolaborasi maka capaian SDG 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan dapat tercapai di 2030," tuturnya seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (20/7).
Baca juga: Polri Gandeng Garuda Indonesia Rawat Pesawat Boeing Bekas 737-800
Selain itu, Agus juga menyampaikan arti dan peran penting BPK dalam mengawal pelaksanaan SDG's di level nasional dan daerah di Indonesia, yang sejalan dengan empat pendekatan INTOSAI (organisasi internasional lembaga pemeriksa sedunia).
Pertama, menilai kesiapan pemerintah dalam penerapan SDG's. Kedua, melaksanakan audit implementasi SDG's. Ketiga, berkontribusi dalam implementasi SDG's. Keempat, menjadi model dalam transparansi dan akuntabilitas dalam operasional internal.
Baca juga: Merah Putih Fund Gandeng Jamdatun untuk Pendampingan Hukum
"Selain itu, dari sisi kegiatan non audit, BPK telah melaksanakan reviu Voluntary National Review, mempublikasikan laporan berkelanjutan, menginisiasi berdirinya SAI20, dan membentuk Unit Sentral Koordinasi SDG's," terang Agus.
Kegiatan HLPF 2023 menjadi pre-summit untuk mempersiapkan SDG Summit yang akan diselenggarakan pada September 2023.
Forum tersebut menanggapi dampak dari berbagai krisis yang saling terkait yang dihadapi dunia dan diharapkan dapat menyalakan kembali harapan, optimisme, dan antusiasme untuk 2030 Agenda for Sustainable Development. (Mir/Z-7)
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Ketersediaan air bersih tidak hanya diperlukan untuk konsumsi, tetapi juga untuk menjaga sanitasi lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, serta menunjang aktivitas harian.
Transformasi digital ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin kedaulatan air di Ibu Kota
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih di Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sulsel.
Pasokan air bersih Aceh Tamiang kembali normal setelah SPAM IKK Rantau beroperasi pascabanjir. Menteri PU memastikan kualitas air aman dan layak konsumsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved