Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya transformasi dan kerja sama antara lembaga audit dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's/SDG's). Dengan begitu dampak dari upaya pencapaian SDG's akan optimal dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat menghadiri United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High-Level Segment (UN HLPF-HLS on SDGs) 2023 di Markas Besar PBB, New York.
"Diperlukan sebuah upaya transformasi dan kerja sama yang baik antar para pihak. Sebagai contoh, untuk implementasi SDG 6, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi dengan adanya kolaborasi maka capaian SDG 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan dapat tercapai di 2030," tuturnya seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (20/7).
Baca juga: Polri Gandeng Garuda Indonesia Rawat Pesawat Boeing Bekas 737-800
Selain itu, Agus juga menyampaikan arti dan peran penting BPK dalam mengawal pelaksanaan SDG's di level nasional dan daerah di Indonesia, yang sejalan dengan empat pendekatan INTOSAI (organisasi internasional lembaga pemeriksa sedunia).
Pertama, menilai kesiapan pemerintah dalam penerapan SDG's. Kedua, melaksanakan audit implementasi SDG's. Ketiga, berkontribusi dalam implementasi SDG's. Keempat, menjadi model dalam transparansi dan akuntabilitas dalam operasional internal.
Baca juga: Merah Putih Fund Gandeng Jamdatun untuk Pendampingan Hukum
"Selain itu, dari sisi kegiatan non audit, BPK telah melaksanakan reviu Voluntary National Review, mempublikasikan laporan berkelanjutan, menginisiasi berdirinya SAI20, dan membentuk Unit Sentral Koordinasi SDG's," terang Agus.
Kegiatan HLPF 2023 menjadi pre-summit untuk mempersiapkan SDG Summit yang akan diselenggarakan pada September 2023.
Forum tersebut menanggapi dampak dari berbagai krisis yang saling terkait yang dihadapi dunia dan diharapkan dapat menyalakan kembali harapan, optimisme, dan antusiasme untuk 2030 Agenda for Sustainable Development. (Mir/Z-7)
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung penyediaan sarana air bersih di sejumlah wilayah di Indonesia.
Upaya pengiriman air bersih untuk warga di wilayah Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah mencekam setelah sopir truk tangki menjadi sasaran tembakan
Cakupan layanan air bersih PDAM Tirta Asasta telah mencapai 23% dari total kebutuhan warga Kota Depok
Green mindset yang diusung Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, merupakan langkah strategis dan visioner untuk menjamin keberlanjutan layanan air bersih di Jakarta.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved