Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan terkait rencana pemerintah untuk penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM, sebaiknya bank himbara yang bisa segera lakukan penghapusan buku kredit UMKM, sebelum menunggu aturan teknis untuk bank swasta.
"Lebih cepat lebih baik bagi debitur UMKM sekaligus bagi kualitas kredit perbankan HIMBARA," kata Bhima saat dihubungi, Senin (17/7).
Penghapusan buku bisa diprioritaskan ke UMKM di sektor produktif yang serap tenaga kerja besar. Meski porsi kredit UMKM yang macet saat restruk sebenarnya kecil namun dampak positif dari penghapus buku yang dihasilkan sangat besar.
Baca juga: Soroti Risiko Penggunaan TikTok, Kominfo Bakal Bentuk Satgas Bareng Kemendag
"Skema ini perlu melibatkan dana APBN, sehingga prosedur hapus buku perlu dibahas intens antara OJK dan Kemenkeu, karena sifatnya mendukung penyaluran kredit baru dan mendorong UMKM bangkit. Anggaran hapus buku yang ditaksir hanya berkisar Rp6 triliun sebenarnya bisa diambil dari dana pencadangan Kementerian/Lembaga," kata Bhima. (Try/Z-7)
Ukuran keberhasilan tidak semata dilihat dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari transformasi menyeluruh terhadap ekosistem digital nasional.
Kebijakan tersebut juga bisa menimbulkan risiko yang cukup besar apabila bank dipaksa memberikan kredit namun permintaan pinjaman sangat rendah.
Dalam skema burden sharing, biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan ditanggung bersama antara BI dengan Kemenkeu.
Ia mencontohkan, jika Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai penyalur pupuk untuk memutus mata rantai distribusi, mereka dapat meminjam modal kerja dari bank.
Ditemukan dugaan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan kredit kepada PT HB senilai Rp 235,8 miliar oleh PT BPD Kaltim-Kaltara.
Diketahui, PT Sritex dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024 dan resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan tingginya aktivitas digital selama Ramadan 2026 untuk meningkatkan promosi dan penjualan melalui platform TikTok.
Laporan IMF Article IV 2026 mencatat UMKM Indonesia menghadapi biaya pinjaman jauh lebih tinggi dan prosedur aplikasi pinjaman lebih kompleks daripada negara-negara serupa.
Kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved