Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ASOSIASI Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) yang menaungi 48 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) melepas keberangkatan 31 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membuka secara resmi penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi.
Baca juga: Pekerja Migran Menilai Pelayanan BNI Luar Biasa
"Hari ini, kami (Apjati) yang menaungi 48 P3MI didampingi Wakapolres Bandara Soekarno-Hatta Raden Muhammad Jauhari, perwakilan Dirsosbud Baintelkam Mabes Polri, perwakilan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soetta dan Kemenaker memberangkatkan 31 pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi."
"Ini adalah yang pertama kali pemberangkatan PMI secara resmi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) setelah 12 tahun ditutup," ucap Ayub di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (14/7).
Ayub mengakui proses penempatan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK banyak rintangan dan proses yang panjang.
"Ini adalah pemberangkatan pertama yang mengalami perjalanan sangat panjang. Namun, saya bangga, mereka (PMI) bertahan selama 6 bulan dan hari ini mereka telah siap berangkat ke Arab Saudi," jelas Ayub.
Baca juga: Melindungi Pekerja Migran Indonesia
Selanjutnya, Ayub mengingatkan para PMI untuk bekerja dengan baik dan jangan cengeng.
"Ini akan mubazir jika para PMI ada sedikit masalah langsung minta pulang. Harus berpikir dan diingat bahwa kalian sudah melewati pembekalan selama 6 bulan dan lulus uji kompetensi. Tapi wajah-wajah ini saya liat wajah niat bekerja," kata Ayub.
Dia juga berharap para PMI yang diberangkatkan dapat menjaga nama baik bangsa dan negara.
"Bekerjalah dengan baik karena kalian terpilih dari sekian banyak PMI lainnya, kalian juga harus menjaga nama bangsa dan negara karena kalian merupakan gong pertama bagi PMI dan jadi contoh bagi PMI yang lain," tegas Ayub.
Baca juga: DPT Luar Negeri Beda Data dengan BP2MI, Banyak Pekerja Migran Berpotensi Kehilangan Hak Pilih
Selanjutnya, Wakapolres Bandara Soetta Raden Muhammad Jauhari memberikan pesan moral kepada para PMI agar PMI memiliki pegangan dan motivasi saat bekerja di Arab Saudi.
"Bekerja di sana (Arab Saudi) tidak mudah. Kalian sudah terpilih dari jutaan orang yang mau bekerja. Kalian adalah perwakilan bangsa dan negara, jadi cermin bagi PMI lainnya," ucap Jauhari.
Lebih jauh lagi, Jauhari mengingatkan para PMI harus menjaga nilai bangsa dan negara dan tidak berbuat hal-hal yang buruk.
"Jangan sekali-kali jual harga diri. Nilai bangsa lebih tinggi. Karena satu orang berbuat buruk akan menjadi penilaian keseluruhan. Jadi PMI juga harus menjaga harga diri sebagai anak bangsa," tegasnya.
Jika ada kejadian atau masalah di tempat kerja, Jauhari meminta PMI segera melapor ke pihak kepolisian setempat.
"Perwakilan kita (kepolisian) di sana juga ada dan interpol. Polisi tidak akan membiarkan PMI jadi korban di negara asing," tutupnya. (RO/S-2)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
AKANKAH gerakan emansipasi perempuan yang marak di Arab Saudi sejak beberapa tahun terakhir ini akan mengantarkan pada relasi gender setara?
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan belum ada pengumuman dari pihak Arab Saudi perihal kuota haji tahun 2026
BADAN Pengelola Haji atau BP Haji meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait wacana bahwa Arab Saudi hendak memangkas kuota Jemaah Haji Indonesia hingga 50%.
WAKIL Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar menyebut pihaknya akan mengawal kouta jemaah haji Indonesia tidak berkurang. Itu terkait wacana pemangkasan kuota haji Indonesia
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Budi mengatakan, uang itu digunakan untuk ‘berpesta’ bagi para pegawai dalam satu divisi tersebut. Sebagian dipakai makan siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved