165 Juta Orang jatuh Miskin dalam 3 Tahun Krisis, PBB Serukan Penangguhan Pembayaran Utang

Adiyanto
14/7/2023 11:48
165 Juta Orang jatuh Miskin dalam 3 Tahun Krisis, PBB Serukan Penangguhan Pembayaran Utang
Proporsi populasi yang hidup dengan kurang dari $2,15 per hari (2015-2019), dan proyeksi untuk 2020-2030 sebelum pandemi dan saat ini.(léa PÉCULIER and Jan MROZINSKI / AFP)

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut Pandemi covid-19, meningkatnya krisis biaya hidup, dan perang di Ukraina telah mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sejak 2020. Badan dunia itu pun menyerukan jeda pembayaran utang untuk negara-negara berkembang.

Karena guncangan krisis ini, menurut untuk sebuah studi yang diterbitkan oleh Program Pembangunan PBB, sebanyak 75 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari US$2,15 (sekitar Rp40 ribu) per hari, antara tahun 2020 dan akhir tahun 2023. Selain itu, 90 juta lainnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan US$3,65 per hari. (lihat grafis)

"Yang paling miskin paling menderita dan pendapatan mereka pada 2023 diproyeksikan tetap di bawah tingkat pra-pandemi," kata laporan yang dipublikasikan, Kamis (13/7)

"Negara-negara yang dapat berinvestasi dalam jaring pengaman selama tiga tahun terakhir telah mencegah sejumlah besar orang jatuh ke dalam kemiskinan," kata kepala UNDP Achim Steiner dalam sebuah pernyataan.

"Di negara-negara dengan utang tinggi, ada korelasi antara tingkat utang yang tinggi, pengeluaran sosial yang tidak mencukupi, dan peningkatan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," imbuhnya.

Laporan itu menyerukan "jeda utang-kemiskinan" di negara-negara yang tengah berjuang secara ekonomi dengan mengarahkan pembayaran utang untuk membiayai pengeluaran sosial dan melawan dampak guncangan ekonomi makro. "Solusinya tidak di luar jangkauan sistem multilateral," kata laporan itu.

Menurut laporan PBB lainnya yang diterbitkan pada hari Rabu, sekitar 3,3 miliar orang, hampir setengah dari umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk membayar bunga utang daripada pendidikan dan kesehatan.

“Dan negara-negara berkembang,  meskipun memiliki tingkat utang yang lebih rendah, membayar lebih banyak bunga, sebagian karena tingkat utang yang lebih tinggi,” kata laporan itu.

Menurut laporan tersebut, biaya tahunan untuk mengangkat 165 juta orang miskin baru keluar dari kemiskinan akan mencapai lebih dari US$14 miliar, atau 0,009% dari output global dan sedikit kurang dari 4% dari total layanan utang luar negeri pada tahun 2022 untuk ekonomi negara berkembang. .

Jika kerugian pendapatan di antara orang-orang yang sudah miskin sebelum guncangan juga dimasukkan, biaya mitigasi akan mencapai sekitar US$107 miliar, atau 0,065% dari PDB dunia dan sekitar seperempat dari total pembayaran utang publik luar negeri, menurut perkiraan penulis laporan tersebut.

"Ada kerugian manusia karena tidak melakukan restrukturisasi utang negara negara berkembang," kata Steiner. "Kami membutuhkan mekanisme baru untuk mengantisipasi dan menyerap kejutan dan membuat arsitektur keuangan berfungsi untuk yang paling rentan."

Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal PBB  Antonio Guterres, yang telah mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, mengecam sistem keuangan global yang sudah ketinggalan zaman. “Hal itu mencerminkan dinamika kekuatan kolonial seperti pada era ketika sistem itu diciptakan," tegasnya. (AFP/M-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Adiyanto
Berita Lainnya
  • Strategi Menepis Krisis

    26/12/2016 08:23

    POLEMIK kebijakan pascapandemi, dan memanasnya konflik geopolitik menjadi faktor pembeda jika dibanding dengan pemicu krisis ekonomi sebelumnya, seperti pada 1998 dan 2008.

  • Momentum untuk Mengubah dan Memperbaiki

    26/12/2016 08:23

    SETIAP krisis berawal dari dalam sistem. Apakah itu organisasi bisnis, sosial, dan pemerintah, potensi krisis senantiasa berakar dalam mekanisme internal.

  • 'Robin Hood' di Tengah Inflasi Negeri Paman Sam

    19/8/2016 06:01

    Di Amerika, persoalan ekonomi, terutama melambungnya inflasi, menjadi isu hangat menjelang pemilu sela yang akan dihelat November mendatang

  • Krisis Ekonomi Sebabkan Sebagian Besar Negara Abaikan Krisis Iklim

    19/8/2016 06:01

    Berdasarkan analisa Climate Action Tracker (CAT), sektor industri minyak dan gas di seluruh dunia mendorong bahan bakal fosil sebagai jalan keluar dari krisis.

  • Oase Rakyat Argentina di Tengah Krisis

    19/8/2016 06:01

    Rakyat Argentina bersuka cita turun ke jalan-jalan di seantero negeri merayakan kemenangan yang epik atas Prancis melalui adu penalti.

  • AS Terancam Krisis Uang Tunai

    19/8/2016 06:01

    Pemerintah federal Amerika Serikat berpotensi kekurangan uang tunai alias krisis uang tunai untuk membayar semua utang yang jatuh tempo 1 Juni.

  • Bintang Muenchen Alphonso Davies jadi Duta Pengungsi PBB

    21/6/2018 13:28

    Pesepakbola 20 tahun yang lahir di kamp pengungsi di Ghana sebelum hijrah ke Kanada itu, merupakan pesepak bola pertama yang ditunjuk oleh PBB sebagai duta untuk Badan Pengungsi PBB.

  • PBB Ikut Komentari Ciuman Rubiales

    21/6/2018 13:28

    Dujarric, yang merupakan juara bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, meminta pemerintah Spanyol menangani insiden itu dengan cara yang menghormati hak para atlet perempuan.

  • Vinicius Junior Jadi Duta UNESCO

    21/6/2018 13:28

    Pada 2021, Vinicius Junior mendirikan Instituo Vini Jr untuk membantu anak dan remaja Brasil dari kawasan miskin untuk kembali ke sekolah.

  • Hizbullah Pamerkan Kompleks Rudal Besar tidak Terdeteksi Israel

    05/12/2017 14:56

    HIZBULLAH meluncurkan Imad 4 yang merupakan kompleks rudal besar dengan terowongan bawah tanah yang panjang dan peluncur roket besar serta tidak terdeteksi kemampuan pengintaian Israel.

  • Tanah di Bawah Rp1 M Bisa Dikenai PBB Lagi

    19/8/2016 06:04

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengkaji kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar.

  • Pembebasan PBB Diperluas

    19/8/2016 06:04

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kebijakan pembebasan PBB akan dihapus pada 31 Desember 2019.