Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MAYORITAS masyarakat formal yang mengetahui program Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) setuju dengan rencana pemerintah terkait penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara bertahap sebagai upaya transisi energi.
Laporan ini berdasarkan hasil survei nasional berjudul Opini Publik terkait JETP yang diluncurkan Center of Economic and Law Studies (Celios), Rabu (5/7). Pemensiunan dini PLTU batu bara merupakan kebijakan pemerintah dalam transisi energi dan upaya menurunkan emisi karbon. Kebijakan ini masuk sebagai prioritas pendanaan program JETP yang mencapai US$20 miliar atau setara Rp300 triliun (kurs Rp15.039).
Riset yang dilakukan oleh Celios melibatkan 1.245 orang responden yang tersebar secara nasional, dengan metode survei dilakukan lewat fitur Instagram Ads dan Facebook Ads.
Baca juga: Pengamat: Rencana Gasifikasi Batu Bara akan Tingkatkan Emisi Karbon dan Rusak Lingkungan
"Sembilan dari sepuluh masyarakat yang mengetahui JETP, setuju dengan penutupan PLTU batu bara secara bertahap. Kebijakan ini mendapat dukungan sosial dari masyarakat," kata Peneliti Unitrend Ignatius Ardhana Reswara saat membacakan hasil survei tersebut.
Menurutnya, dukungan ini berasal dari kalangan masyarakat pekerja wirausaha, pekerja bebas dari sektor pertanian, dan aparatur sipil negara (ASN). Mereka dikatakan memiliki pengetahuan isu transisi energi dan manfaat dari potensi energi terbarukan.
Baca juga: Dana Hibah Program JETP di Bawah Ekspektasi Pemerintah Indonesia
Ardhana menambahkan, berdasarkan sebaran wilayah, informasi terkait JETP lebih dipahami oleh masyarakat yang tinggal di Bali dibanding daerah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi JETP lebih dikaitkan event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.
"Namun, dari hasil survei kami juga menyebutkan 76% responden tidak mengetahui adanya JETP," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menuturkan hasil survei menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai JETP masih rendah dan cenderung terpusat pada masyarakat di wilayah dan kelas ekonomi tertentu.
Selain itu, ia menyebut masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan batu bara akan terdampak dari penutupan pembangkit listrik tenaga fosil itu karena pengurangan produksi batu bara. Misalnya warga yang berada di Kalimantan dan Sulawesi sebagai pemasok batu bara.
"Ketika suaminya yang bekerja di pertambangan, lalu tidak memiliki pekerjaan akibat penutupan PLTU, maka ada beban besar yang ditanggung dalam menafkahi keluarganya," terangnya.
Media menekankan proses transisi energi perlu dijaga agar menerapkan prinsip berkeadilan dan tidak menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, khususnya yang terdampak dari penutupan PLTU batu bara.
"Kita perlu hati-hati menerapkan program transisi energi. Jika tidak hati-hati, masyarakat yang dekat dengan aktivitas pertambangan akan terkena imbas yang hebat," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Energi terbarukan yang mengandalkan air, angin, dan matahari masih terbatas dan belum mencukupi.
Hasil Tambang Terbesar di Indonesia : minyak bumi, batu bara, timah, dan emas.
Pemprov DKI juga mempersilakan warga yang masih terganggu pencemaran udara akibat aktivitas batu bara di Pelabuhan Marunda, untuk segera melapor.
Apalagi, banyak warga di Rusun Marunda yang kurang mengetahui sejauh mana dampak negatif abu batu bara terhadap kesehatan mereka.
Puskesmas siap untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk skrining kesehatan kepada masyarakat itu ada sesuai tahap perkembangan umur
Saat ini langkah yang sudah dilakukan KCN antara lain memfungsikan pier 1 kade selatan hanya digunakan untuk kegiatan bongkar muat nonbatu bara dan pasir.
PENGKAMPANYE Isu Polusi dan Perkotaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abdul Gofar membeberkan beberapa daftar nama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
Banyak berita bohong/hoaks yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten.
Pengamat menilai yang menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta memburuk justru ialah asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang ada di Jabotabek.
KOALISI Ibukota menggelar aksi demonstrasi memprotes buruknya kualitas udara Jakarta di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jl Medan Merdeka Selatan No 8, Gambir, Jakarta Pusat Rabu, (16/8).
Kondisi sebulan terakhir ini polusi udara di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia memburuk (rerata AQI > 150). Hal ini harus segera dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal membentuk satgas guna memeriksa seluruh pembangkit listrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved