RI Naik Status ke Negara Berpendapatan Menengah, Apa Pengaruhnya?

INDONESIA naik status menjadi negara berpendapatan menengah. Apa pengaruhnya kepada perekonomian?

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, perubahan status itu dinilai tidak memberi pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi domestik.

"Tidak ada pengaruh ke domestik. Ini hanya pengelompokkan Bank Dunia, apakah suatu negara masih berhak mendapatkan privilege dari mereka. Jadi tidak terlalu ada pengaruhnya, tergantung bagaimana kita," ujarnya saat dihubungi, Rabu (5/7).

Baca juga : Status Baru Ekonomi RI Bisa Memikat Investor

Status negara berpendapatan menengah atas sedianya sempat disematkan ke Indonesia pada 2019. Namun karena ada guncangan dari pandemi covid-19, status itu kemudian berubah menjadi negara berpendapatan menengah bawah.

Yose mengatakan, dampak langsung yang bakal dirasakan Indonesia dari peningkatan status tersebut berupa reputasi di level internasional. Naiknya status Indonesia bakal meningkatkan reputasi ekonomi Indonesia di mata dunia.

Baca juga : Naik Status tidak Jamin Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Itu menurutnya bakal berdampak pada investasi. Investor bakal melirik Indonesia sebagai destinasi investasi lantaran status yang disematkan Bank Dunia. "Ini sebenarnya meningkatkan reputasi Indonesia juga. Itu yang kemungkinan akan meningkatkan reputasi kita di bidang investasi, atau bidang lainnya. Tapi ini sebenarnya indirect (tidak langsung) sifatnya," terang Yose.

Sementara dampak langsung yang terbilang negatif bagi ialah berkurangnya kesempatan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga internasional. Namun Yose menilai itu bukan hal besar. Sebab sejak beberapa tahun terakhir Indonesia tak banyak bergantung pada lembaga internasional.

Saat ini sekitar 80% pendanaan atau pembiayaan yang dilakukan Indonesia berasal dari pasar, bukan pinjaman dari lembaga keuangan internasional maupun multilateral. "Kebanyakkan utang yang selama ini diributkan itu 80% adalah datangnya dari pasar, bukan berupa pinjaman dari partner, apalagi dari multilateral. Jadi tidak terlalu tergantung kepada lembaga internasional," tutur Yose.

"Memang sudah lama juga sebenarnya kita tidak bergantung pada lembaga-lembaga internasional. Bahkan sebelum masuk di dalam upper middle income, Indonesia sudah jauh lebih independen," tambahnya.

Satu-satunya kemungkinan dampak langsung dari peningkatan status tersebut ialah untuk mendukung agenda politik. Yose mengatakan itu amat mungkin dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang dikeluarkan sudah tepat dan perlu dilanjutkan.

"Mungkin pengaruhnya adalah ini bisa dijadikan alat jualan politik dari pemerintahan yang berkuasa untuk menunjukkan bahwa mereka berhasil. Tapi dari status itu tidak ada dampak langsung bagi masyarakat," jelasnya.

Menurut Yose, bila memang status negara berpendapatan menengah atas ingin dipertahankan atau didorong untuk naik satu tingkat lagi, maka pemerintah perlu menghadirkan kondisi ekonomi yang stabil.

Stabilitas ekonomi tersebut perlu diiringi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sejalan dengan itu, kondusivitas iklim bisnis mesti dijaga. Hal yang tak kalah penting ialah memastikan pertumbuhan tinggi dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi jangan karena sudah naik status, tapi masyarakat tidak menikmati berbagai kemudahan, manfaat dari kenaikan tersebut," pungkas Yose.

Diketahui sebelumnya, Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tengah berbagai tekanan dan ketidakpastian global sebagaimana rilis Bank Dunia pada tanggal 1 Juli 2023 lalu.

Menurut Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 % menjadi US$4.580 di 2022 dari 2021 yang tercatat US$4.170. (Z-4)