Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BANK Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 sebesar US$403,1 miliar. Nilai itu mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang tercatat mencapai US$403,3 miliar.
Dengan kata lain, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy).
"Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui siaran pers, Kamis (15/6).
Baca juga: DPP PII Ingatkan Pemerintah Waspada dengan Jebakan Utang Tiongkok
BI juga melaporkan bahwa ULN pemerintah tetap terkendali. Dalam catatan bank sentral, ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar US$194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$194,0 miliar.
Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Baca jugag: Cadangan Devisa Indonesia di Akhir April Sebesar US$144,2 Miliar
Pemerintah, imbuh Erwin, berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni 24,1% dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9%; jasa pendidikan sebesar 16,8%; konstruksi sebesar 14,3%; serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,2%.
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.
Sedangkan ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2023 tercatat sebesar US$199,6 milia, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$199,9 miliar.
Utang Swasta
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi sebesar 4,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy). Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 4,7% (yoy) dan 3,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8% (yoy) dan 3,0% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,8% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, kata Erwin, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," terangnya.
(Z-9)
GURU Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Telisa Aulia Falianty berpandangan lonjakan utang luar negeri berkaitan erat dengan kondisi perekonomian nasional.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 sebesar US$152,5 miliar atau setara Rp2.482,5 triliun.
Tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan semakin terasa apabila porsi pembayaran pokok dan bunga utang meningkat secara signifikan.
Bank Indonesia menyampaikan utang luar negeri Indonesia pada triwulan 1 2025 menembus US$430,4 miliar atau Rp7.120,45 triliun.
BI menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia anjlok. Penyebab merosotnya cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved