Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BANK Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 sebesar US$403,1 miliar. Nilai itu mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang tercatat mencapai US$403,3 miliar.
Dengan kata lain, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy).
"Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui siaran pers, Kamis (15/6).
Baca juga: DPP PII Ingatkan Pemerintah Waspada dengan Jebakan Utang Tiongkok
BI juga melaporkan bahwa ULN pemerintah tetap terkendali. Dalam catatan bank sentral, ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar US$194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$194,0 miliar.
Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Baca jugag: Cadangan Devisa Indonesia di Akhir April Sebesar US$144,2 Miliar
Pemerintah, imbuh Erwin, berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni 24,1% dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9%; jasa pendidikan sebesar 16,8%; konstruksi sebesar 14,3%; serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,2%.
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.
Sedangkan ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2023 tercatat sebesar US$199,6 milia, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$199,9 miliar.
Utang Swasta
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi sebesar 4,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy). Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 4,7% (yoy) dan 3,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8% (yoy) dan 3,0% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,8% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, kata Erwin, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," terangnya.
(Z-9)
Seluruh pemimpin yang menghadiri KTT tersebut menyalahkan sistem pinjaman utang luar negeri yang dibangun negara-negara Barat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta BNPT agar tidak meminjam dana luar negeri pada pembiayaan program dan kegiatan.
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2023 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat USD 407,1 miliar,
Kementerian Keuangan mengatakan penarikan Utang Luar Negeri pemerintah, yang tumbuh 5,4% pada triwulan IV-2023 tidak serta merta diarahkan untuk pembagian bansos.
Kuartal pertama akan dihadapkan kondisi politik yang cukup hangat antara laindari penyesuaian PPN 12 persen.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN triwulan II 2021 juga melambat dari 7,2% (yoy) pada triwulan I 2021 menjadi 1,9% (yoy).
Indonesia mengajukan pinjaman US$250 juta untuk memperkuat kesiapan rumah sakit, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, dan memperkuat pengujian.
ADFD menyediakan bantuan finansial bagi perusahaan di Uni Emirat Arab dan negara-negara berkembang, seperti Pakistan, Mesir, Sudan dan Ethiopia.
Angka itu setara dengan lebih dari 100% produk domestik bruto tahunan Inggris, atau total output ekonomi, untuk pertama kalinya sejak 1961.
Ia tidak menyebutkan berapa jumlah utang yang dimohonkan pembatalan tersebut.
Lembaga-lembaga keuangan tidak resmi China juga telah melakukan penangguhan pembayaran utang sesuai dengan ketentuan G20 tentang Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI).
Ratusan pengunjuk rasa akan menduduki kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hingga keduanya mengundurkan diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved