Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU EBET (Energi baru, Energi Terbarukan).
"Kami minta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU EBET. Komisi VII DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi urusan energi siap bekerja sama dengan Pemerintah. Apalagi RUU EBET ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan merupakan inisiatif DPR," ujar Karding kepada Media, Rabu (31/5).
Dijelaskannya, DPR pun dipastikan terus berkomitmen membantu realisasi target Indonesia mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030.
Baca juga: DPR Dorong Skema Power Wheeling Masuk RUU EBT
Salah satunya melalui RUU EBET tersebut, yang dapat menjadi solusi jangka panjang dalam permasalahan perubahan iklim.
RUU EBET Bisa Kurangi Emisi Karbon
Ia menilai, beleid tersebut akan mempercepat pemanfaatan bauran energi baru terbarukan di Tanah Air. Dengan kata lain, RUU tersebut akan menjadi payung hukum atau regulasi tentang pengurangan penggunaan bahan bakar yang menimbulkan emisi karbon.
Terkait pengurangan emisi, DPR RI sudah memulainya. Pertama saat perhelatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) pada 5-7 Oktober 2022 lalu.
Baca juga: SP PLN Tolak Konsep Power Wheeling Masuk Kembali di RUU EBET
Dalam sidang P20, tersebut DPR menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan bagi para delegasi dari negara-negara G20 dan tamu undangan lainnya. P20 merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Selain itu, lanjut politisi dari Fraksi PKB ini, DPR juga sudah mulai berbenah. Seperti dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik di gedung wakil rakyat.
Penggunaan panel surya di kompleks parlemen menjadi komitmen dewan dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.
Panel surya pada PLTS terpasang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepatnya di Taman Energi DPR yang berada di depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura, dengan mengusung konsep green building.
Baca juga: Skema Power Wheeling di RUU EBT Bisa Ganggu Keuangan Negara
PLTS yang dibangun di Taman Energi itu dapat memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Karding mengatakan, DPR juga memiliki kebijakan-kebijakan yang environmentally friendly atau ramah lingkungan.
“Di antaranya pengurangan penggunaan plastik dan upaya paperless di setiap lingkup pekerjaan dewan,” terang Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut.
Lewat program-program ramah lingkungan, DPR berharap dapat menjadi contoh untuk masyarakat dalam penggunaan EBT.
“Harus ada aksi nyata dalam realisasi energi terbarukan yang rendah karbon. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kami di DPR, sehingga generasi penerus kita nanti memiliki tempat tinggal yang sehat,” pungkasnya.
Beberapa Hari Terakhir Kualitas Udara Jakarta Buruk
Diketahui, berdasarkan laporan IQAir, sudah beberapa hari ini kualitas udara di Jakarta tidak sehat dan dianggap sebagai penyebab maraknya anak terkena penyakit.
Baca juga: Gandeng SUN Terra, ITSB Canangkan Kampus Hijau dan Terapkan PLTS
Dilaporkan, tingkat polusi udara di Jakarta per tanggal 30 Mei 2023 berada di poin 161, yang mana angka tersebut menunjukkan kualitas udara tidak sehat.
Selain itu, IQAir menyatakan konsentrasi polutan PM 2,5 di Jakarta mencapai 74,4 µg/m³. Jumlah tersebut 14,9 kali lipat di atas ambang panduan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Dari laporan yang sama, rata-rata tingkat PM2.5 Indonesia pada tahun 2022 mencapai 30,4 g/m3 yang berarti enam kali lebih besar dari batas yang sudah ditentukan WHO.
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Tidak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Seluruh sumber energi untuk menghasilkan hidrogen masih berkaitan dengan bawah permukaan bumi .Geofisika menjadi salah satu disiplin ilmu yang dapat mengidentifikasinya.
Penelitian dan pilot project perlu digencarkan untuk menyesuaikan algoritma machine learning dengan kondisi geologi Indonesia.
Pengembangan strategis ini mencakup PLTA Cibuni 3 berkapasitas 99 MW di Kecamatan Cidadap dan PLTA Cimandiri 3 berkapasitas 140 MW di Kecamatan Simpenan.
Untuk mengenal lebih dalam terkait Program Pemasaran Bersama PLN dan PLN icon Plus, berikut ini simak infografis yang menjelaskan kedua program tersebut.
PENGGUNAAN solar cell sebagai optimalisasi energi matahari belum dipahami masyarakat. Selama ini, penggunaan solar cell baru diketahui sebatas untuk pemanas air.
Pemanfaatan energi surya dengan dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved