Angka Kemiskinan Terancam Meningkat akibat Peningkatan Garis Kemiskinan

DALAM peluncuran Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment yang dilakukan Bank Dunia, terdapat rekomendasi untuk memperluas definisi kemiskinan. Hal itu sejalan dengan target Indonesia untuk melakukan transisi menjadi negara berpenghasilan tinggi. 

“Sejalan dengan ambisi tersebut, perluasan definisi orang miskin dapat dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US$3,20 alih-alih menggunakan garis kemiskinan saat ini US$1,90," ujar Country Director of World Bank Satu Kahkonen.

Sebenarnya rekomendasi ini diberikan Bank Dunia karena melihat kondisi di lapangan. Dengan definisi kemiskinan yang diperluas, dapat terlihat sekitar satu dari enam orang di Indonesia ialah orang miskin atau sekitar 40 juta orang. Terdapat pula 120 juta orang yang diduga memiliki kerentanan terhadap kondisi ekstrem seperti pandemi covid-19.

Baca juga: Insentif Kendaraan Listrik Dikritik, DPR: Lebih Memihak Masyarakat Kelas Atas

"Ibu Satu Kahkonen katakan di speech-nya ketika Anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol, tapi garis kemiskinan Anda US$1,9, Anda harus gunakan US$3. Seketika 40% kita semua menjadi miskin," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara World Bank`s Poverty Assessment.

Garis kemiskinan menurut Bank Dunia

Rekomendasi yang diberikan Bank Dunia sebenarnya bukan tanpa alasan. Indonesia dianggap sudah menjadi negara yang matang secara ekonomi dan sudah masuk ke dalam negara berpendapatan menengah ke bawah. Apalagi, Indonesia berencana masuk dalam negara berpendapatan menengah ke atas.

 

Selama ini, standar garis kemiskinan yang digunakan di Indonesia ialah US$1,9/kapita/hari. Angka ini diperoleh dari standar nilai tukar paritas daya beli atau purchasing power party (PPP) 2011 untuk negara dengan pendapatan rendah. 

Baca juga: Raperda Beli Produk Lokal Bisa Turunkan Kemiskinan di Karanganyar

Menurut standar itu pula sebenarnya terdapat tiga jenis negara dengan standar PPP 2011 yang berbeda. Selain standar yang digunakan Indonesia, terdapat dua standar lagi yang digunakan dalam PPP 2011. Misalnya, negara berpendapatan menengah ke bawah menggunakan standar garis kemiskinan US$3,2/kapita/hari dan negara berpendapatan menengah ke atas menggunakan US$5,5/kapita/hari.

Indonesia yang sebenarnya sudah menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah dianggap sudah saatnya meningkatkan garis kemiskinan. Namun, peningkatan ini masih dipertimbangkan pemerintah Indonesia karena dinilai akan memberatkan beban subsidi kepada negara. 

Padahal, standar pengukuran Bank Dunia per akhir 2022 sudah memiliki nilai tukar paritas daya beli yang baru. Hal ini tertuang dalam PPP 2017 dengan peningkatan jumlah garis kemiskinan di setiap jenis pendapatan negara.

Misalnya, untuk negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan yang digunakan ialah US$2,15/kapita/hari, lalu negara berpendapatan menengah ke bawah US$3,65/kapita/hari, serta negara berpendapatan menengah ke atas US$6,85/kapita/hari. Jumlah ini tentunya sangat berbeda dengan PPP 2011 yang sebelumnya diterapkan Bank Dunia.

Pengecualian diberikan kepada Indonesia karena sebelumnya masih menggunakan target PPP 2011. Namun, rekomendasi diberikan untuk melindungi masyarakat yang dapat dikategorikan miskin karena terjadinya peningkatan pendapatan di Indonesia. 

Jika pemerintah keberatan dengan peningkatan garis kemiskinan, rasanya masih berat jika Indonesia diharuskan menggunakan PPP 2017 sebagai standar baru dalam menentukan kemiskinan di Tanah Air.

Sebenarnya peningkatan garis kemiskinan juga tidak serta-merta meningkatkan persentase penduduk miskin secara signifikan. Misalnya, dengan menggunakan US$1,9/kapita/hari, persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2022 ialah 1,5%, sedangkan jika dengan menggunakan US$3,2/kapita/hari, persentase penduduk miskin di Indoensia menjadi 15,7%. Memang terjadi peningkatan menjadi dua digit, tetapi peningkatan tidak mencapai 40% seperti yang ditakutkan Sri Mulyani sebelumnya.

Nah, jika melihat PPP 2017 yang sekarang digunakan Bank Dunia, baru terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya, jika Indonesia masih menggunakan status negara berpendapatan rendah, standar garis kemiskinan ialah US$2,15/kapita/hari. Hal ini akan membuat persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 2,5%. 

Namun, jika Indonesia berani menaikkan status menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah, garis kemiskinan berdasarkan PPP 2017 menjadi US$3,65/kapita/hari dan persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 20% 

Melihat angka kemiskinan menurut BPS

Sebenarnya terkait dengan perkara kemiskinan di Indonesia, BPS biasanya mengeluarkan garis kemiskinan dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok masyarakat. Lazimnya garis kemiskinan ini akan dibedakan antara perkotaan dan perdesaan untuk mengukur jumlah penduduk miskin. Angka ini biasanya dikeluarkan dengan memperhitungkan pengeluaran per kapita dalam satu bulan.

Misalnya, untuk September 2022, pada penduduk perkotaan, garis kemiskinannya ialah Rp552.349/kapita/bulan atau setara dengan Rp18.411/kapita/hari. Berbeda dengan penduduk perdesaan yang memiliki garis kemiskinan Rp513.170/kapita/bulan atau setara dengan Ro17.105/kapita/hari.

Dari garis kemiskinan tersebut, BPS melakukan perhitungan persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data BPS pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang dengan persentase 10,14%, pada September 2021 mencapai 26,5 juta orang atau setara 9,71%, pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau setara dengan 9,54%, dan pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang atau setara dengan 9,57%.

Pentingnya ketepatan alat ukur

Ketepatan pengukuran angka kemiskinan sebenarnya sangat penting dilakukan pemerintah. Perbedaan pengukuran yang terjadi antara BPS dan Bank Dunia sebenarnya harus bisa diminimalkan dengan mencari instrumen yang tepat karena di balik angka-angka itu, terdapat nasih banyak orang.

Tidak bisa kita memandang kemiskinan hanya dalam persentase dan jumlah karena di balik itu semua terdapat nyawa orang yang dipertaruhkan. Bisa saja terdapat jiwa-jiwa yang sedang kesulitan mencukupi kebutuhan hanya untuk sekadar makan sehari. Kesalahan pengukuran yang dilakukan pemerintah dapat membuat bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Ketepatan dan kejelian pemerintah diperlukan karena pemerintah sebenarnya mempunyai instrumen yang tepat untuk menolong masyarakat rentan terhadap kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, sepertinya tidak elok jika pencapaian-pencapaian politis dipertahankan. Data sebenarnya lebih diperlukan dan akan sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. (Z-1)