Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung terwujudnya pola kemitraan yang kuat antara perusahaan dan para petani. Salah satunya melalui kebijakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sebagai skema kemitraan baru.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto mengungkapkan pembangunan kebun bagi masyarakat menjadi salah satu solusi mengatasi ketimpangan kesejahteraan di sektor perkebunan. Itu juga menjadi cara untuk menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar.
Heru mengatakan pola FPKM oleh Perusahaan Perkebunan dimulai sejak Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah melalui Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan dikuatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang.
Baca juga: Program SMILE untuk Kesejahteraan Petani Kecil Mandiri
Ia menjelaskan ada tiga fase pelaksanaan FPKM oleh perusahaan perkebunan. Fase pertama berlaku bagi perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007.
Khusus bagi perusahaan perkebunan yang telah melaksanakan kemitraan sebelum 2007 tidak dikenakan kembali kewajiban FPKM,” ujar Heru dalam Diskusi Virtual Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan”Memperkuat Kemitraan Sawit Melalui Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat", Jakarta, Jumat (26/5).
Baca juga: Kelapa Sawit Efektif Dukung Target Net Zero Emissions
Fase kedua dijalankan oleh perusahaan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 2 November 2020. Di fase ini, pemerintah memberikan kemudahan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta dan kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar.
“Apabila tidak terdapat lahan untuk dilakukan FPKM sesuai lokasi dalam kewenangan perizinan, maka dilakukan kegiatan usaha produktif sesuai kesepakatan antara perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar,” jelas Heru.
Berikutnya, bagi perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 2 November 2020. Jadi perusahaan yang izin usaha budidaya untuk lahan seluruh atau sebagian dari areal penggunaan lain (APL) di luar HGU dan pelepasan kawasan hutan diwajibkan menjalankan FPKM. Oleh akrena itu, perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% dari luas lahan tersebut.
Sesuai Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, perusahaan diberikan berbagai opsi kemitraan antara lain melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak dan bentuk kemitraan lainnya.
Muhammad Iqbal, Kompartemen Sosialisasi dan Kebijakan PSR Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) mengungkapkan pihaknya sangat mendukung regulasi pemerintah yang mengatur program kemitraan tersebut.
Menurutnya, petani bisa meningkatkan pendapatan, kualitas tanaman, dan jaminan pembelian TBS dari perusahaan mitra.
Melalui kemitraan, kebun akan dikelola lebih profesional, kerja sama dengan mitra usaha membuka peluang-peluang baru, serta membangkitkan solidaritas bersama di kebun kelapa sawit. (Ant/Z-11)
Tiga orang tewas setelah truk tangki mengangkut minyak sawit terguling dan menghantam motor di Cipata, Kabupaten Bandung, Minggu (7/4).
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia
HARGA minyak goreng di Ibu Kota Negara, DKI Jakart mengalami kenaikan secara bertahap. Pandemi dan cuaca buruk jadi kambing hitam kenaikan ini.
Dalam pertemuan tersebut Wakil PM Malaysia menyampaikan perlunya meningkatkan kampanye bersama untuk penyelesaian kasus kelapa sawit.
Direktur Eksekutif Kantor Perdagangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Ana Hinojosa menuturkan, pihaknya selama berbulan-bulan telah melakukan penyelidikan tersebut.
PPIU Program YESS memberikan fasilitas dan bimbingan kepada generasi muda di perdesaan untuk menjadi wirausahawan dan petani handal do Subang, Jawa Barat.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Kementan dan Kodim 0613/Ciamis untuk melakukan Gerakan Percepatan Tanam Pengendalian Hama Terpadu di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Solusi yang diambil ialah mengimpor induk sapi hidup. Selanjutnya dilakukan inseminasi dengan harapan dapat mempercepat produksi susu.
SYAHRUL Yasin Limpo punya mimpi besar di jabatannya sebagai Menteri Pertanian saat ini. Mimpinya itu sederhana, tapi butuh perjuangan besar untuk mencapainya.
Bagi SYL, tragedi ini merupakan peringatan keras bagi insan olahraga Indonesia agar selalu mengedepankan persatuan dan persaudaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved