Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah menggunakan anggaran sebesar Rp3,007 triliun hingga 30 April 2023. Itu setara 40,34% dari pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp7,455 triliun.
"Sampai dengan 30 April 2023 realisasi anggaran adalah sebesar Rp3,007 triliun atau 40,3% dari pagu anggaran, masih terdapat saldo anggaran sebesar Rp4,44 triliun atau 59,6%," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (25/5).
Realisasi anggaran itu berasal dari empat jenis kegiatan seperti yang ditentukan oleh undang undang, yaitu kegiatan operasional, kegiatan administratif, kegiatan pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
Pada jenis kegiatan operasional, OJK telah merealisasikan belanja senilai Rp133,1 miliar, atau 17,95% dari pagu sebesar Rp742,0 miliar. Kegiatan operasional itu mencakup kegiatan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum sebesar Rp28 miliar.
Lalu kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen Rp13 miliar, audit internal manajemen risiko pengendalian kualitas Rp1,1 miliar, dan manajemen strategi I dan II sebesar Rp90,6 miliar.
Kemudian realisasi anggaran kegiatan administratif tercatat telah mencapai Rp2,78 triliun, atau 46,23% dari pagu sebesar Rp6,03 triliun. Dana itu digunakan OJK untuk melakukan kegiatan remunerasi, pengembangan SDM, pemeliharaan aset, dan anggaran perpajakan otoritas.
Selanjutnya realisasi anggaran kegiatan pengadaan aset OJK tercatat mencapai Rp85,3 miliar, atau 12,5% dari pagu sebesar Rp680,2 miliar. Itu terdiri dari kegiatan pembelian perlengkapan kantor, peralatan, dan mesin. Sedangkan OJK belum melalukan realisasi anggaran jenis kegiatan pendukung lainnya.
Mirza menambahkan, realisasi anggaran OJK juga dikelompokkan ke dalam tujuh bidang yang meliputi perbankan; Industri Keuangan Non Bank (IKNB); edukasi dan perlindungan konsumen; audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas; manajemen strategis I; dan manajemen strategis II.
Pada bidang perbankan, OJK telah merealisasikan anggaran senilai Rp622,23 miliar, atau 49,95% dari pagu sebesar Rp1,245 triliun. Lalu realisasi anggaran di bidang pasar modal mencapai Rp290,994 miliar, atau 46,25% dari pagu sebesar Rp629,203 miliar.
Realisasi anggaran pada bidang IKNB tercatat mencapai Rp330,752 miliar, setara 53,94% dari pagu sebesar Rp613,137 miliar. Kemudian realisasi anggaran di bidang edukasi dan perlindungan konsumen mencapai Rp118,289 miliar, setara 40,50% dari pagu sebesar Rp292,080 miliar.
Berikutnya realisasi anggaran di bidang audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas tercatat mencapai Rp66,085 miliar, setara 43,02% dari pagu sebesar Rp153,602 miliar. Realisasi anggaran manajemen strategis I tercatat mencapai Rp758,981 miliar, atau 43,67% dari pagu Rp1,737 triliun dan realisasi anggaran manajemen strategis II tercatat Rp820,265 miliar, atau 29,47% dari pagu Rp2,783 triliun. (Mir/E-1)
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved