Menkeu Sebut Pengelolaan Utang Masih Cukup Baik

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pengelolaan keuangan negara sejauh ini masih tergolong berkelanjutan dan cukup baik. Itu terlihat dari kemampuan pembayaran utang termasuk bunga yang dilakukan pemerintah. 

"Yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, yang kemudian beban utang tetap manageable, itu yang masuk dalam sustainabilitas," ujarnya kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Sri Mulyani menambahkan, realisasi pembayaran utang yang dilakukan pemerintah juga dapat diketahui publik. Pasalnya Bendahara Negara melaporkan dan mempublikasikan hal tersebut secara berkala setiap tahun.

Baca juga : 9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan

"Tiap tahun kita tahu berapa, utang itu kan ada jangka waktunya, untuk yang jatuh tempo, maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN. Dan itu masuk di dalam strategi pembiayaan setiap tahun. Itu yang kita lakukan," jelasnya.

Hal itu berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pembayaran utang di masa pemerintahan Joko Widodo mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Itu disebut menjadi yang paling tinggi sepanjang sejarah.

Baca juga : Menkeu Berencana Kurangi Penerbitan SBN Tahun Ini

"Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," tuturnya dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan beberapa waktu lalu.

Mengutip data Kementerian Keuangan, nilai utang Indonesia hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp7.879,07 triliun. Dengan nilai tersebut, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di angka 39,17%.

Utang tersebut didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi 89,02% dari total utang, setara Rp7.013,58 triliun. Mayoritas SBN itu juga diterbitkan ke pasar domestik dengan nilai Rp5.658,77 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp4.600,97 triliun dan Suray Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp1.057,80 triliun.

Sementara penerbitan SBN di pasar Valuta Asing (Valas) mencapai Rp1.354,81 triliun, terdiri dari penerbitan SUN senilai Rp1.056,40 triliun dan penerbitan SBSN senilai Rp298,42 triliun.

Adapun porsi utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar 10,98%, setara Rp865,48 triliun. Itu terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp21,31 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp844,17 triliun.

Sedangkan bila menelisik lebih jauh ke belakang, pada 2022 pemerintah pembayaran pokok cicilan utang sebesar Rp81,2 triliun dan pembayaran bunga utang mencapai Rp386,34 triliun. Dus, pada 2022 pembayaran pokok cicilan utang dan bunga utang yang dilakukan pemerintah mencapai Rp467,54 triliun. (Z-8)