Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya menerapkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pemulihan pertumbuhan.
"Dalam hal ini, kebijakan bank sentral tidak hanya bertumpu pada kebijakan suku bunga, melainkan juga dapat menggunakan perangkat kebijakan lainnya seperti intervensi nilai tukar, capital flow management, serta kebijakan makroprudensial (bauran kebijakan)," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (15/4).
Untuk itu, Gubernur BI menyambut baik perkembangan diskusi dan pekerjaan terkait Integrated Policy Framework (IPF) dari International Monetary Fund (IMF) maupun Macro-Financial Stability Framework (MFSF) dari BIS (Bank for International Settlements).
Selain itu, BI mendorong pemanfaatan digitalisasi di bidang sistem pembayaran melalui pengembangan Cross Border Payment (CBP).
Dalam hal ini, Perry menyampaikan langkah Indonesia yang sejak tahun lalu mempelopori penandatanganan Regional Payment Connectivity (RPC) dengan lima negara ASEAN sebagai bentuk konkret dari kerja sama internasional untuk mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 yang diselenggarakan pada tanggal 10-15 April 2023 di Washington D.C. Amerika Serikat.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati agenda kebijakan global yang difokuskan pada upaya menjaga stabilitas perekonomian, membantu negara dalam kelompok rentan, dan memastikan tercapainya kesejahteraan.
Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) turut mendorong gubernur bank sentral dan menteri keuangan untuk mengeluarkan respons kebijakan yang berdampak segera. Itu diperlukan di tengah perkembangan dan prospek perekonomian global yang semakin kompleks.
Kebijakan yang berdampak segera itu meliputi penurunan tingkat inflasi dan pengelolaan ekspektasi inflasi dengan komunikasi kebijakan yang jelas, pemantauan risiko stabilitas sistem keuangan, penguatan pengawasan, pengelolaan pergerakan nilai tukar, normalisasi kebijakan fiskal, penyediaan bantuan bagi kelompok rentan, serta peningkatan ketahanan pangan.
Sedangkan kebijakan jangka menengah meliputi antara lain pemulihan keberlanjutan fiskal, reformasi struktural untuk meningkatkan pasokan, serta mitigasi risiko pandemi.
Sementara kebijakan jangka panjang meliputi penguatan kerja sama multilateral, penguatan stabilitas International Monetary System, pengentasan isu sektor kesehatan, serta percepatan upaya menuju ekonomi hijau, digital dan inklusif. (Mir/E-1)
