PEMERINTAH Tiongkok bersikeras meminta pemerintah Indonesia untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Walaupun begitu, permintaan tersebut tentunya masih ditolak oleh pemerintah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan, pihaknya saat ini akan tetap berusaha untuk mengakselerasi pembangunan proyek Kereta Cepat tersebut sesuai dengan ketentuan dari pemerintah agar tercapai dengan baik.
"Kami memang saat ini tetap berusaha untuk mengakselerasi pembangunan proyek agar target yang ditetapkan pemerintah, dapat tercapai dengan baik," ujar Rahadian kepada Media Indonesia, Jumat (14/4).
Baca juga: Ini Bahaya dari Permintaan Tiongkok Gunakan APBN sebagai Jaminan Proyek Kereta Cepat
Lebih lanjut, ketika ditanya terkait biaya proyek Kereta Cepat yang terus membengkak, saat ini pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih detail. Ia mengatakan, pihaknya akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai biaya tersebut melalui pernyataan resmi yang akan dikeluarkan dari perusahaannya.
"Terkait hal itu (biaya), nanti akan ada rilis yang kami siapkan dengan sesuai," ujarnya. (Fik/Z-7)
