Pengawasan dan Kemudahan Akses Permodalan jadi Kunci Percepatan Ekosistem Baterai

PEMBENTUKAN ekosistem kendaraan listrik yang menjadi salah satu cita-cita hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel perlu diimbangi dengan pengawasan dan kemudahan akses permodalan.

Kedua faktor tersebut dapat mempercepat harapan Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan program hilirisasi yang terus digalakkan dan akan meluas ke material bauksit dan tembaga. 

“Roadmap hilirisasi yang dicanangkan pemerintah hingga sejauh ini sudah berjalan baik, tetapi kami pengusaha masih membutuhkan dukungan pemerintah terutama untuk akses permodalan,” ujar Derian Sakmiwata, Direktur Utama PT Ceria Nugraha Indotama.

Baca juga  Dukung Hilirisasi Industri, PLN Gandeng Lima Mitra Strategis Sediakan Listrik 4000 MW

Derian mengungkapkan, pemerintah menyadari keberadaan perusahaan smelter nikel saat ini terlampau banyak, oleh karenanya dibutuhkan pengawasan pemerintah agar izin usaha yang telah diberikan tidak sia-sia.

“Bapak Presiden kemarin (31/3) sampaikan bahwa program hilirisasi ini direspon baik oleh pengusaha sehingga minatnya begitu tinggi, namun demikian hal ini perlu diawasi agar industri pengolahan nikel tetap kondusif dan persaingannya sehat," kata Derian. 

Baca juga : Kinerja Menteri Bahlil On The Track Jalankan Program Hilirisasi

Berdasarkan data Kementrian ESDM sudah ada lebih dari 50 smelter yang berproduksi dan 27 smelter lain rencananya akan segera dibangun. Ceria merupakan salah satu smelter di Sulawesi Tenggara yang tengah membangun secara bertahap empat line smelter dengan target total produksi hingga 250 ribu ton fero nikel dengan kandungan nikel 22% di dalamnya. 

Ceria manggunakan teknologi smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dengan bentuk tungku persegi (rectangular) yang merupakan teknologi RKEF terkini dan dinilai lebih efisien.

“Dengan sumber daya 17,68 miliar ton dan cadangan 5,2 miliar ton nikel di tanah air, kami berharap potensi ini dapat termanfaatkan dengan baik. Pengawasan terhadap pemanfaatan bahan baku menjadi penting karena penambahan jumlah pemain smelter berimplikasi pada peningkatan kebutuhan bahan baku, jangan sampai hal ini menjadi boomerang seperti yang dikhawatirkan bapak Presiden Jokowi” tambah Derian. 

Selain mengembangkan smelter RKEF yang menggunakan prinsip teknologi pirometalurgi, dalam proses produksinya, Ceria akan menggunakan teknologi hidrometalurgi (HPAL) untuk mengolah bijih nikel kadar rendah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan baku baterai listrik. 

Aplikasi teknologi ini memiliki skala keekonomian yang lebih besar sehingga lebih mahal dibandingkan dengan investasi teknologi pirometalurgi, dengan demikian akan dibutuhkan modal besar untuk mempercepat realisasi pembangunannya. “

Ceria akan membangun pabrik HPAL dengan teknologi hidrometalurgi melaui 2 tahap pengembangan dengan total kapasitas produksi sebesar 290 ribu ton mixed hydroxide precipitate (MHP) dengan kandungan nikel 108 ribu ton di dalamnya dan 11 ribu ton cobalt, nikel dan cobalt termasuk material kritis untuk memproduksi baterai. Untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan smelter RKEF dan HPAL ini serta meningkatkan produksi dibutuhkan modal yang besar sehingga dukungan perbankan sangat berarti”, ujarnya.

Sebelumnya pada Jumat (31/3), Presiden Jokowi mengingatkan untuk membatasi pembangunan smelter di tanah air karena jumlahnya sudah terlalu banyak.

Presiden meminta agar hilirisasi yang dilakukan di industri pengolahan nikel tidak hanya sebatas pada pembuatan katoda, dan precursor, tetapi output-nya baterai hingga kendaraan listrik. Industri ini perlu dibangun agar multiplier effect dari program hilirisasi sesuai dengan harapan. (RO/Z-5)