Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KECELAKAAN kerja dalam perusahaan PetroChina International Jabung Ltd di Jabung, Jambi, kembali menjadi sorotan belakangan ini.
Kecelakaan kerja yang mengakibatkan tiga orang pekerja tewas yang terjadi di pengujung tahun 2022 dan setelahnya, dua kecelakaan beruntun lainnya di awal tahun 2023.
Kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi perusahaan tersebut terkait dengan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja yang diperintahkan oleh hukum Indonesia.
Hal ini disampaikan Salamuddin Daeng, dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) kepada pers di Jakarta, Kamis (30/3/).
Baca juga: Seorang Sopir Meninggal saat Bersihkan Tangki Pupuk Cair
"Pucuk pimpinan tertinggi PetroChina Indonesia, Mr. Qian Mingyang, sebagai Presiden Direktur harus bertanggung jawab atas rangkaian kecelakaan kerja tersebut. Jangan hanya menimpakan kesalahan tersebut kepada beberapa bawahan untuk menutupi kelemahan dan bobroknya organisasi secara menyeluruh," tegasnya.
Pihak Petrochina Belum Terima Sanksi
Salamuddin Daeng menyampaikan, berhembus kabar bahwa di level PetroChina dapat “mengatur” dan “menumpulkan” SKK-Migas, Disnaker, imigrasi dan institusi penegak hukum lainnya.
"Sehingga sampai saat ini PetroChina belum menerima sanksi apapun terhadap kelalaian dan meninggalnya 3 pekerja di Wilayah Kerja Jabung di Jambi itu," ujarnya.
Baca juga: Kemnaker Dorong Perusahaan Migas Perkuat Budaya K3
Untuk itu, kata Salamuddin Daeng, Kementerian ESDM dan SKK Migas juga mesti bertanggung jawab atas pembiaran terhadap rangkaian kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa semacam ini.
Pengawasan Kasus Kecelakaan Kerja
"Selama ini Kementerian ESDM dan SKK Migas lemah pengawasan sehingga banyak kecelakaan kerja di hulu migas. Sepertinya mereka lepas tangan atas kecelakaan kerja di perusahaan PetroChina International Jabung Ltd di Jabung, Jambi ini," papar pengamat ekonomi dan energi ini.
Salamuddin Daeng mengatakan pembiaran oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas dan lembaga hukum terhadap kasus kecelakaan kerja di Jabung hanya bisa terjadi jika ada kongkalikong antara pejabat dari daerah sampai pusat dengan pihak perusahaan.
"Seharusnya mereka kerja sama memperbaiki sistem keamanan kerja agar tidak terjadi lagi kecelakaan kerja yang dapat merengut nyawa pekerja," kata Salamuddin.
Baca juga: PPLI Berkomitmen Taat Hukum dan Tingkatkan Pengawasan Keselamatan Kerja
"Justru yang terjadi adalah kerja sama kongkalikong menutup kasus sehingga kecelakaan terjadi berulang di PetroChina International Jabung Ltd di Jabung, Jambi ini," ujarnya.
Sehingga yang terjadi adalah capaian produksi yang rendah di sektor hulu migas hingga saat ini dan meningkatnya kasus kecelakaan kerja seperti di PetroChina International Jabung Ltd di Jabung, Jambi
"Ini menunjukkan bahwa selama ini Kementerian ESDM dan SKK MIGAS hanya duduk manis dan makan gaji buta, sementara produksi migas nasional terus menurun," ujarnya.
Untuk itu, katanya, agar hukum perlu ditegakkan memeriksa juga Kementerian ESDM dan SKK-MIGAS terhadap dugaan kong kalikong dengan para petinggi PetroChina International Jabung Ltd di Jabung, Jambi.
"Yang penting periksa dulu Mr. Qian Mingyang, sebagai penanggung jawab PetroChina International Jabung Ltd di Jabung, Jambi, sebelum ada kejadian yang lebuh buruk lagi," tegasnya.
Menurutnya, kalau dilihat secara menyeluruh, kinerja PetroChina di tahun 2023 tidaklah moncer dan tidak dapat disebut sebagai prestasi yang membanggakan.
Parameter ini dapat dilihat dari menurunnya angka produksi yang sangat drastis pada awal tahun 2023 khususnya pasca-masa perpanjangan.
Dia menambahkan, kontrak kerja sama yang berlaku efektif sejak 27 Februari 2023 menunjukkan tingkat produksi PetroChina bahkan menyentuh titik terendah dalam 20 tahun terakhir pengoperasian wilayah kerja Jabung sehingga berdampak signifikan terhadap penerimaan bagi hasil bagian negara, penerimaan bagi hasil para Kontraktor Wilayah Kerja Jabung dan juga penerimaan pajak.
Baca juga: SKK Migas-PetroChina Investigasi Kebakaran di Blok Jabung
Seperti diwartakan sebelumnya, kecelakaan kerja pertama terjadi dalam area NEB#9 di Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat, pada Minggu (18/12/2022) pukul 01.45 WIB menyebabkan dua pekerja tewas dan enam lainnya mengalami luka bakar.
Kemudian pada Senin (9/1/2023) pukul 23.33 WIB, tangki lumpur Rig Bohai-85 Petrochina di Desa Delima, Kecamatan Tebing tinggi, Tanjung Jabung Barat, terbakar. Sebanyak tiga pekerja mengalami luka bakar dan patah tulang akibat insiden ini. (RO/S-4)
PENGADILAN Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan berbadan hukum Republik Rakyat Tiongkok sebagai pemilik merek AUX Air Conditioner yakni Ningbo Aux Electric Co. Ltd. wanprestasi
Dengan mengembangkan algoritma untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal kondisi metabolik
Kepala Desa Walahar, H. Adi Supriyadi berterima kasih atas kontribusi Ajinomoto dan RHJ melalui melalui program penyaluran pakan ternak ini.
Infrastructure Connect 2022 memberikan highlight khusus pada program pemerintah dalam mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya dalam sektor jasa konstruksi.
Realisasi kerja sama iPT Pusaka Bumi Transportasi dan Chetra Rusia ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kedua perusahaan di Jakarta, Kamis (15/9).
Vice President Corporate Responsibility Team Hyundai Motor Group Byung-hoon Lee menyambut mereka melalui video yang sudah direkam sebelumnya.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
PHE ONWJ mengirim topside Anjungan OOA, berbobot 530 metrik ton, dari lokasi fabrikasi Proyek Pengembangan Lapangan OO-OX, Kepulauan Riau.
Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024. Itu tercermin dari total laba bersih yang mencapai US$817,6 juta atau setara Rp13,4 triliun di 2024.
PEMERINTAH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang menyatakan keberadaan potensi migas di 4 pulau yang baru-baru ini ditetapkan masuk wilayah administratif Aceh.
GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, memastikan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara ternyata mengandung potensi minyak dan gas (migas)
EMPAT pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah Provinsi Aceh dan kini masuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), disebut mempunyai kandungan minyak dan gas (migas)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved