Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan Dunia

TAHUN ini Indonesia kembali menjadi Ketua ASEAN dengan mengusung tema besar ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ yang sejalan dengan dorongan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi dunia. 

ASEAN didirikan sejak 8 Agustus 1967 dan saat ini beranggotakan 10 negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Sejak pendirian ASEAN, kawasan menunjukkan stabilitas di bidang politik dan keamanan, serta kemajuan pesat di bidang kerja sama ekonomi, maupun sosial dan budaya. 

Pada 2021, nilai ekonomi kawasan ASEAN mencapai US$3,3 triliun setelah mengalami penurunan pada 2020. Total perdagangan ini juga telah melebihi masa pre-pandemic level pada 2019, yang berada di kisaran US$2,8 triliun. ASEAN juga menduduki peringkat ke-7 sebagai ekonomi besar dunia dan peringkat tiga besar di lingkup Asia. 
. 
ASEAN memiliki populasi yang cukup besar, yaitu 662 juta orang di 2022, menjadikannya sebagai wilayah dengan penduduk terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India. Iklim investasi yang mendukung juga menjadikan kawasan ASEAN sebagai Kawasan yang atraktif dibuktikan dengan realisasi arus masuk modal asing mencapai US$137,3 miliar di 2020. 

Keketuaan ASEAN menjadi strategis bagi Indonesia tahun ini, setelah sukses menggelar Forum G-20 pada 2022. Dengan posisi ini, Indonesia diharapkan mampu menjadikan ASEAN kian atraktif dan bersaing di lingkup dunia. Untuk hal ini, jalur ekonomi dan keuangan menjadi salah satu sarana yang akan dimanfaatkan untuk pencapaian ambisi tersebut.

Di jalur ekonomi, Indonesia mengusulkan proposal Priority Economic Deliverables (PED) dalam masa Keketuaan ASEAN ini. PED tersebut berada di dalam tiga strategic thrust, yaitu membangun kembali perekonomian kawasan untuk membangun kembali pertumbuhan regional, meningkatkan konektivitas, dan menciptakan daya saing baru. 

Pada pilar PED pertama itu, topik yang akan dibahas di sektor keuangan ialah mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan. 

Pilar kedua, yakni ekonomi digital yang bertujuan mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital yang inklusif. Program yang ditawarkan pada pilar tersebut ialah mengembangkan konektivitas pembayaran di kawasan, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang infklusif, dan memperkuat ketahanan di sektor keuangan. 

Kemudian pilar ketiga ialah keberlanjutan (sustainability) yang ditujukan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan yang berdaya tahan. program yang ditawarkan ialah untuk mempromosikan pembiayaan transisi guna mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. 

Agenda-agenda pembahasan dan output yang ingin dicapai di sektor keuangan itu tak jauh berbeda dengan tema prioritas jalur keuangan dalam forum G-20 tahun lalu. 

“Jadi ketika kita melihat ASEAN, dan melanjutkan keketuaan ASEAN ini dari Presidensi G-20, ada semacam kelanjutan yang ingin kami bangun,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara beberapa waktu lalu. 

Dimulai di Bali 

Adapun rangkaian Keketuaan ASEAN di jalur keuangan, ditandai Pertemuan ASEAN+3 Task Force (TF) pada 2-3 Februari 2023 lalu di Nusa Dua, Bali. Pertemuan TF membahas terkait dengan AMRO (ASEAN+ 3 Macroecono­mic Research Office) untuk pengembangan arsitektur jaring pengaman stabilitas keuangan di kawasan, penguatan mekanisme Chiang Mai Initiative Multi­lateralization (CMIM), ASEAN+3 Future Initiative dan pengembangan database household debt dan sustainable finance.

Rangkaian pertemuan di Bali dilanjutkan dengan rangkaian ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting - Working Group (AFCDM-WG) pada 6-10 Februari 2023 di tempat yang sama. Pertemuan membahas perkembangan ASEAN Blueprint 2025 yang direfleksikan dalam berbagai agenda komite kerja (working committee) di sektor keuangan ASEAN pada 2022 dan rencana kerja 2023. 

Pertemuan AFCDM-WG sendiri merupakan pertemuan pleno level teknis membahas hasil-hasil pertemuan komite kerja sebelumnya dan berbagai agenda kerjasama sektor keuangan ASEAN, termasuk pembahasan Priority Economic Deliverables (PED) usulan Indonesia. 

Berbagai program dalam PED tersebut dibahas melalui 10 pertemuan komite kerja yang diampu oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dibahas dalam pertemuan AFCDM-Working Group.

Melanjutkan pertemuan AFCDM-WG pada Februari lalu, rangkaian pertemuan setingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral dan pertemuan se­tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara di ASEAN akan diselenggarakan di Bali pada 28-31 Maret 2023. 

Pada pertemuan setingkat deputies terbagi dalam dua forum yaitu ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting (AFCDM) yang merupakan pertemuan seluruh Deputi Keuangan dan Bank Sentral di ASEAN dan ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting (AFCDM+3) yang merupakan pertemuan seluruh Deputi Keuangan dan Bank Sentral di ASEAN dan +3 yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. 

Pada tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke-9 dari ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) dan menjadi puncak dari rangkaian pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN. 

Tujuan dari rangkaian pertemuan tersebut diharapkan mencapai kesepakatan dalam Joint Ministerial Statement (JMS) untuk membahas isu dan dan topik dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di ASEAN, termasuk sebagai salah satu langkah untuk mencapai Priority Economic Deliverables (PED) yang diusung oleh Indonesia yang nantinya akan dibawa ke tingkat Presiden (ASEAN Summit 2023). 

Selain pertemuan tersebut, terdapat beberapa side events yang juga di­selenggarakan yaitu High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion dan Literacy for MSMEs untuk membahas lebih lanjut inisiatif-inisiatif dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN. 

Seminar on Financing Transition in ASEAN juga akan diselenggarakan untuk membahas lebih lanjut ASEAN Taxonomy for Sustainable version 2 yang akan dirilis pada bulan Maret ini. ASEAN Taxonomy merupakan panduan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan proyek dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) akan terus mendorong ­terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga di ASEAN dan global. (S-3)