Menkeu: Jaga Kepercayaan Masyarakat, Pejabat Jangan Bermewah-mewahan

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima realita bahwa dari sebuah kasus penganiayaan antar anak muda, kemudian merembet dan terkuak melalui media sosial gaya hidup para pejabat ASN, khususnya yang disorot yaitu pegawai pajak.

"Era media sosial, kita harus terima. Ini sebuah realita bagi kami pejabat publik dan institusi publik, sesuatu realita yang harus kita terima sebagai sesuatu yang harus kita kelola," kata Menteri Keuangan dalam CNBC Economic Outlook, di Jakarta, Selasa (28/2).

Dia melihat sisi positif sisi reaktif masyarakat, yaitu keinginan Menteri Keuangan untuk 'bebersih', dan menjadi ruang untuk koreksi serta kesempatan untuk menjelaskan mekanisme yang ada di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

Menjawab kapan koreksi dan penyampaian publik akan laporan keuangan Rafael Alun Trisambodo dilakukan, Menkeu menyuruh Inspektorat Jenderal untuk menyampaikan kepada publik hasil dari kontrol, investigasi dan eksaminasi.

Hal ini untuk menunjukkan sama-sama data dan membandingkan kesamaan atau tidaknya dengan data KPK yang didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Baca juga: IKPI dan Ditjen Pajak Komitmen Jaga Kepercayaan Wajib Pajak

"Sumbernya sama, angkanya sama atau tidak, testingnya seperti apa. Jadi kami bekerja bukan berdasarkan emosi tapi berdasarkan data evidence (bukti). Pemihakan terhadap perasaan masyarakat itu harus dilakukan, karena penting yang namanya kredibilitas dan persepsi itu sesuatu yang ada objektifnya tapi juga ada subjektifnya," jelas Menkeu.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memiliki lebih dari 78 ribu pegawai, mengelola keuangan lebih dari Rp 3000 triliun. Direktorat Jenderal Pajak memiliki lebih dari 44 ribu pegawai. Mereka bertanggung jawab untuk menerima, mengoleksi penerimaan pajak Rp1.750 triliun tahun lalu dan sebesar Rp1.718 triliun.

"Para pegawai pajak yang sudah bekerja baik, benar, jujur bahkan ada yang hidupnya pas-pasan karena harus berpindah di berbagai lokasi KPP, berpisah dari keluarganya. Mereka itu yang paling tersakiti, terkhianati, terlukai. Sama seperti kita semuanya," kata Menkeu.

Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani harus membela dan ada di sisi mereka yang sudah bekerja dan jumlahnya tidak sedikit.

Dia mengatakan harus bersikap tegas menghadapi berbagai pemberitaan dan informasi yang menimbulkan persepsi, yang akan menambah beban Kementerian Keuangan untukbmengembalikan keyakinan masyarakat, dan kredibilitas institusi.

Para pejabat Kemenkeu yang digali laporan kepemilikan hartanya boleh para media dan warga net, tidak selalu dalam posisi bersalah secara faktual, termasuk Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Dirjen Pajak Suryo Utomo, yang ramai diberitakan media sosial, bersama dengan klub motor gedenya.

Menurut LHKPN, dia melaporkan kekayaan senilai total Rp14.452.944.568, yang terdiri di antaranya kepemilikian 13 bidang tanah dan bangunan.

Menkeu telah menanyakan kenaikan nilai harta yang dimiliki Dirjen Pajak antara lain karena kenaikan harga tanah. Itu yang kata Menkeu harus dijelaskan, sebab persepsi menganggap seolah-olah kenaikan harta itu berasal dari korupsi.

"Saya tanyakan sumber pendapatan dari mana saja. Saya tanya, kamu yakin kamu benar, yakin bu. Saya yakin kamu benar, sampaikan ke publik," kata Menkeu.

Sebab dalam hal ini publik dia nilai telah menghakimi, karena membeli motor Motor Harley Davidson Sportster tahun 2003, hasil sendiri, Rp155.000.000, dianggap mengambil dari uang pajak yang Rp1.700 triliun. 

"Tentu tidak. Jadi jangan memberikan persepsi seolah-olah mereka yang digaji layak, lalu kemudian dia seolah-olah enjoying luxury (bermewah-mewahan)," kata Menkeu.

Menkeu menekankan pegawai Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak bekerja jujur dan bersih, berhak untuk didukung dan diormati. Sebab mereka yang mengumpulkan pajak untuk infrastruktur, subsidi BBM, Bansos, pembiayaan pandemi.

"Jadi kembalikan lagi semuanya. Mereka yang kerja baik, benar, jujur, kita dukung dan hargai, hormati. Yang jelek kita lakukan (tindakan) semua tanpa terkecuali. Saya minta Irjen maju. Jadi kalau habis ini saya tidak akan bicara, Irjen yang bicara bukan karena saya sembunyi, tapi untuk menunjukkan sistem di Kementerian Keuangan Berjalan," kata Menkeu. 

Sebagai pejabat publik, para pegawai Kementerian Keuangan diminta harus memastikan asas kepatutan, kepantasan, bukan sesuatu yang berlebihan. Sebab masyarakat selalu merasakan adanya hubungan terhadap kepercayaan dari tingkah laku para pegawai publik.

Kalau pegawai Kementerian tampil mewah bukannya akan terlihat keren, malah rakyat marah dan para pejabat publik dalam posisi defensif.

Meski dia benarkan, para pegawai termasuk dirinya juga manusia biasa, yang ingin hidup, kita bekerja, ingin dihargai secara baik. Mereka yang sudah bekerja baik, adalah yang terlukai paling dalam dari kasus ini.

"Ini adalah sesuatu yang harus disadari bahwa kami manusia biasa yang kerja juga untuk republik ini, mereka yang mengkhianati ayo kita cabuti tanpa membuat institusi lemah dan menjadi lumpuh. Itu yang sedang berjalan," kata Menkeu. (Try/OL-09)