Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan kebijakan hilirisasi yang kini tengah digalakkan pemerintah tidak terbatas di sektor pertambangan saja. Perikanan, pertanian dan perkebunan juga menjadi prioritas untuk diperkuat sisi hilirnya.
"Saya sudah sering sampaikan hilirisasi tapi yang sering saya sampaikan adalah tambang. Tidak, hilirisasi itu tidak hanya di situ saja, tetapi juga di perikanan, pertanian, perkebunan. Jadi jangan berpikir hilirisasi hanya di nikel atau tembaga saja," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Kepala Negara menyebut kelapa sebagai salah satu contoh. Komoditas tersebut, jika dijual dalam bentuk mentah, hanya dihargai sekitar Rp10-15 ribu per buah. Namun, kalau diolah terlebih dulu, dikemas menjadi produk yang menarik, harganya bisa naik sampai tiga kali lipat.
"Seperti di Thailand, kelapa jadi Coco Thumb. Itu hanya dikupas begitu saja sudah jadi Rp45 ribu sampai Rp50 ribu. Naik tiga kali lipat hanya urusan mempercantik kemasan saja," ungkap mantan wali kota Surakarta itu.
Sama halnya seperti produk ikan. Jika diolah menjadi tepung ikan, harga jualnya bisa berlipat hingga tiga kali.
"Karena permintaan dunia akan tepung ikan ini besar sekali," tuturnya.
Baca juga: Presiden Bantah Hilirisasi Hanya Untungkan Asing
Menurut Jokowi, upaya hilirisasi untuk produk pertanian, perkebunan dan perikanan jauh lebih mudah ketimbang komoditas pertambangan. Oleh karena itu, masyarakat bisa melakukannya secara mandiri. Namun, ia tetap mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, pendampingan sehingga para pelaku usaha bisa melakukan upaya hilirisasi dengan baik.
"Kita sangat bisa melakukan itu, daerah sangat bisa melakukan itu, rakyat sangat bisa melakukan itu. Yang namanya nelayan, UMKM, koperasi industri kecil, harus di dorong untuk melakukan ini dan produk yang lainnya yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah," pungkasnya.(OL-5)
Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang belum tergarap maksimal.
Hilirisasi dinilai bukan sekadar strategi industri, melainkan bagian dari ikhtiar bangsa untuk menghadirkan nilai tambah dan maslahat yang lebih luas.
TRANSISI energi kerap dipahami sebagai agenda teknokratis: menurunkan emisi, membangun pembangkit surya, mempercepat kendaraan listrik.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa perusahaan AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengkaji penyetopan ekspor timah. Ia menegaskan ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved