Asumsi Makro 2024 Dinilai Terlalu Optimistis

PEMERINTAH dinilai terlalu optimistis menatap perekonomian di tahun depan. Padahal sejumlah tantangan glonal diprediksi masih akan menghantui dan tidak diketahui pasti kapan berakhirnya.

Kepercayaan diri yang tinggi dari pengambil kebijakan itu dapat dilihat dari penyusunan asumsi makro untuk tahun 2024 yang disampaikan oleh pemerintah dalam rapat terbatas di Istana Presiden pada Senin (20/2).

"Itu sangat, sangat optimis, terlalu optimis," ujar Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dimintai pendapat oleh Media Indonesia.

Pemerintah diketahui menetapkan asumsi makro untuk 2024 yakni, dengan rincian, pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%; inflasi 1,5%-3,5%; nilai tukar rupiah Rp14.800-Rp15.400 per dolar AS; suku bunga SBN 10 tahun 6,5%-7,4%; Indonesia Crude Price (ICP) US$75-US$85 dolar per barel; produksi minyak 592.000 - 691.000 barel per hari; dan roduksi gas 1,007 juta - 1,058 juta juta barel setara minyak per hari.

Yose menyoroti tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang diletakkan pemerintah dalam asumsi dasar makro 2024. Menurutnya, itu akan sulit dicapai, bahkan di titik terendahnya yang 5,3%.

"Kelihatannya masih agak sulit untuk kita capai di atas 5,3%, itu masih agak sulit, karena ke depan ini masih terlihat bahwa masih penuh tantangan di tingkat global. Kita juga masih bisa melihat bahwa kondisi geopolitik belum tentu akan stabil," terangnya.

Baca juga: Airlangga Klaim Perppu Cipta Kerja Sudah Disahkan

Sementara untuk angka asumsi inflasi, Indonesia diperkirakan masih akan mampu menjaga tingkat inflasi di kisaran 3%. Asalkan, kata Yose, perekonomian yang banyak ditopang oleh konsumsi dalam negeri juga diimbangi oleh sisi penawaran atau produksi.

Sebab, sisi penawaran atau produksi tak mampu mengimbangi permintaan bakal menimbulkan overheating pada perekomian. Itu akan memicu peningkatan inflasi, alih-alih terjaga di level yang ditargetkan.

"Kalau itu (permintaan) tidak dibarengi dengan suplai atau produksi yang cukup, termasuk impor, maka yang terjadi adalah kenaikan harga dan mendorong inflasi lebih tinggi," jelas Yose.

Sementara itu, periset dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, target defisit anggaran negara yang dipatok di kisaran 2,16% hingga 2,64% di tahun depan berpeluang untuk dicapai. Itu menurutnya dapat dilakukan bila melihat rekam jejak pengendalian defisit anggaran dalam dua tahun terakhir yang berada di bawah target.

Kebijakan yang dianggap akan mampu menekan defisit anggaran salah satunya ialah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan cara ini, data basis pajak akan lebih luas dan berpotensi menambah penerimaan pajak orang pribadi yang telah menjadi wajib pajak.

Selain itu, adanya wacana pemerintah bakal memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2024 juga berpeluang mendorong pendapatan negara. "Ini juga akan ikut membantu dari sisi penerimaan dan pada muaranya akan membantu pemerintah dalam mencapai target defisit yang disampaikan," pungkas Yusuf. (OL-4)