Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan ekosistem usaha yang berkeadilan bagi semua pelaku usaha.
"Pemerintah terus bekerja untuk memastikan hadirnya ekosistem usaha yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, hari ini.
Wapres menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Strategi Peningkatan Kinerja Persaingan Usaha Nasional dan Penganugerahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2023 yang juga dihadiri oleh para kepala daerah pemenang penghargaan dan pejabat terkait lainnya.
"Dikotomi persaingan usaha yang tidak berimbang mesti diganti dengan kemitraan yang kuat, sehat, dan saling menguntungkan," tambah Wapres.
Menurut Wapres, peranti untuk menghasilkan ekosistem usaha berkeadilan sudah disediakan, yakni Undang-Undang Cipta Kerja yang juga memuat pengaturan persaingan usaha.
"Kini kuncinya ada pada kesiapan dan dukungan pemangku kepentingan dalam tataran eksekusinya," tambah Wapres.
Menurut Wapres, demokrasi ekonomi tidak mungkin dapat tercapai tanpa persaingan usaha yang sehat.
"Persaingan usaha yang sehat mendorong tumbuhnya inovasi, peningkatan kualitas dan keragaman produk, dan harga yang lebih kompetitif sehingga ujungnya konsumen akan diuntungkan," ujarnya.
Namun, dinamika ekonomi global dan disrupsi dunia usaha telah menjadikan persaingan bisnis kian kompleks.
"Jika ditelusuri lebih jauh, seakan-akan ada dua bandul yang bertentangan, yaitu antara perusahaan besar dan UMKM. Industri besar kerap diuntungkan dari penguasaan jaringan, serta informasi pasar dan preferensi konsumen melalui analisis big data. Beberapa privilese atau hak istimewa tersebut tidak dimiliki oleh UMKM, apalagi pelaku usaha tradisional," jelas Wapres.
Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Beri Insentif Motor Listrik
Padahal, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi dan merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat tapi tidak menikmati bagian kue di dalam perdagangan barang dan jasa yang sama besarnya dengan perusahaan besar karena keterbatasan sumber daya dan kesempatan.
"Oleh karenanya, isu terkait demokrasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan penting dikedepankan oleh KPPU dalam implementasi kebijakan persaingan usaha, khususnya dalam mengoptimalkan potensi UMKM kita dalam struktur ekonomi nasional yang sehat dan kondusif," ungkap Wapres.
Wapres juga menyampaikan terjadi peningkatan Indeks Persaingan Usaha, yaitu dari angka 4,6 pada 2018 menjadi 4,8 pada 2021.
"Kita berharap angka indeks akan terus mendekati target nasional, yakni 5,0 poin," ungkap Wapres.
Ketua KPPU Afif Hasbullah dalam sambutannya mengatakan kunci peningkatan persaingan usaha adalah kebijakan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kebijakan tersebut.
"Kebijakan ekonomi yang dibuat harus mampu meningkatkan insentif perusahaan untuk mengurangi biaya, transparansi dalam harga antar pesaing, memfasilitasi konsumen untuk kritis, memudahkan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar dan meningkatkan keinginan perusahaan untuk berinovasi," kata Afif.
Ada sejumlah cara untuk dapat meningkatkan Indeks Persaingan Usaha, yaitu pertama, meningkatkan insentif perusahaan untuk mengurangi biaya; kedua, transparansi dalam harga antar pesaing; ketiga, memfasilitasi konsumen untuk kritis.
"Dari data yang ada, Indeks Keberdayaan Konsumen dari Kementerian Perdagangan menunjukkan pada 2022 mencapai angka 53,23 persen atau berada pada level mampu. Artinya konsumen kita sudah mengenai hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan yang terbaik," ungkap Afif.
Cara keempat, mengurangi hambatan berusaha sehingga mempermudah perusahaan untuk masuk dan keluar pasar, serta cara kelima adalah meningkatkan keinginan perusahaan untuk berinovasi.
Berdasarkan Indeks Inovasi Global yang dikeluarkan World Intelectual Property Organization (WIPO) pada pada 2022, peringkat inovasi Indonesia ada di posisi ke-75 atau meningkat dari tahun sebelumnya di urutan 87.
Peringkat inovasi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. (Ant/OL-4)
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
PERUSAHAAN didorong terus menjalankan strategi PR digital yang adaptif, efektif, dan berdampak bagi kemajuan bisnis maupun masyarakat luas.
PEKERJA adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, perusahaan perlu membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
Partisipasi di Indo Defence memberikan platform bagi perusahaan-perusahaan Australia yang inovatif untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Ajang ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga ruang refleksi dan penguatan visi-misi perusahaan ke masa depan.
BELANJA modal atau capital expenditure (capex) PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP) pada tahun ini mencapai US$150 juta. Capex ini untuk penambahan armada kapal.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Strategi keamanan siber yang tangguh dimulai dengan visibilitas yang lengkap, mengetahui apa yang perlu dilindungi dan ketika risiko terbesar berada.
Selama ini, industri tekstil dalam negeri telah menyepakati skema nontarif dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal, dan hanya mengimpor sesuai kebutuhan.
IHGMA mendorong profesionalisme para GM hotel dengan memperkuat literasi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Prinsip keberlanjutan kini menjadi landasan dalam strategi perluasan ekspor dan penguatan pelaku usaha domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved