Peran Ditjen Bea Cukai dalam Cegah Rokok Ilegal Perlu Dioptimalkan

ANGGOTAKomisi XI DPR RI Siti Mufattahah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiapkan roadmap terkait dengan optimalisasi perannya sebagai pelindung masyarakat (community protector). Hal ini disampaikannya terkait dengan makin maraknya peredaran rokok ilegal.

“Bea Cukai juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai community protector dengan turut andil mengawasi dan melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal? Kira-kira seperti apa roadmap DJBC yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan peran Bea Cukai sebagai community protector di tahun ini?” tanya Siti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Dalam pertemuan tersebut, politikus Partai Demokrat itu juga mengaitkan peredaran rokok ilegal dengan kenaikan Cukai Hasil Tembakau.

nurutnya, kenaikan cukai tak hanya berdampak negatif bagi Industri Hasil Tembakau (IHT), namun juga memicu peredaran rokok ilegal. Hal ini kemudian justru akan berpotensi membuat hilangnya penerimaan negara dari rokok legal.

Baca juga: Bea Cukai Kudus Gagalkan Peredaran Ratusan Ribu Rokok Ilegal Lewat Jasa Ekspedisi

“Pemerintah tidak bisa terus menerus menekan IHT dengan menaikan tarif cukainya saja. Konsekuensi dari kenaikan cukai yang eksesif tidak hanya berdampak negatif pada keberlangsungan IHT,: kata Siti.

"Tetapi juga memicu semakin banyaknya peredaran rokok ilegal, yang mana justru dapat menjadi bumerang bagi penerimaan pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara,” ujarnya. 

Agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara tanpa terlalu membebani IHT dari cukai hasil tembakau, menurutnya, pemerintah harus menemukan beberapa alternatif kebijakan.

Legislator dapil Jawa Barat XI ini menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan dasar penerimaan pajak maupun menerapkan cukai pada produk lainnya.

“Pemerintah perlu meningkatkan tax base atau barang lain yang kena Cukai. Melalui rapat ini mungkin Pak Dirjen bisa sampaikan mengenai alternatif penerimaan Cukai pemerintah selain CHT,” tambah Siti.

Pada kesempatan yang sama, Siti juga sempat menanyakan evaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dalam mengoptimalisasi penyaluran dana bagi peningkatan petani tembakau di daerah. Menurutnya penting untuk dibahas secara transparan. (RO/OL-09)