Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah diadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).
Keputusan ini diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR RI yang diselenggarakan di hari dan tempat yang sama.
Sebelumnya, uji Kepatutan dan Kelayakan dilaksanakan mulai pukul 11.00 dan diakhiri pada 15.00 dengan dua calon yang diajukan, yaitu Filianingsih Hendarta (Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI) dan Dwi Pranoto (Kepala Departemen Regional BI).
Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga mengatakan bahwa keputusan itu diambil secara aklamasi dengan calon yang merupakan pilihan terbaik dari yang terbaik.
“Kalau memang mau berbicara jujur, calon yang sekarang ini memang adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi, memang ini lah yang terbaik di BI, diajukan oleh Bapak Presiden untuk kami pilih dua orang ini<' jelasnya," jelasnya.
"Tadi jam 15.00 selesai semua dan jam 15.30 kami mengambil keputusan untuk memutuskan di antara dua (calon) ini kan harus ada dipilih. Yang dipilih secara aklamasi tadi oleh seluruh partai, yaitu Ibu Filianingsih,” ujar politikus PDI-P tersebut kepada media.
Baca juga: BI Sambut Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Terpilih
Eriko mengatakan bahwa, keputusan Komisi XI DPR RI ini akan segera dibahas pada Rapat Paripurna DPR RI bersama dengan seluruh anggota dewan. Namun, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini belum bisa memastikan kapan rapat paripurna tersebut akan berlangsung.
“Nanti akan dibawa dalam rapat paripurna yang kami juga belum mengetahui (jadwalnya). Kemungkinan nanti bersama-sama dengan penutupan (masa sidang) pada hari Kamis (16/2/2023) untuk nanti diambil keputusan secara resmi di rapat paripurna DPR RI,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Eriko menjelaskan bahwa pembahasan terkait digitalisasi yang ditawarkan oleh Filianingsih menjadi salah satu daya tarik bagi Komisi XI DPR RI. Meskipun, ia tidak menampik bahwa masing-masing calon memiliki keunggulan.
“Masing-masing punya keahlian, Bu Fili dengan sistem pembayaran (digital), begitu juga devisa dan lain-lain yang sudah sangat berpengalaman, Pak Dwi untuk urusan regional. Jadi masing-masing mengambil dari bidangnya," ujarnya.
"Tetapi dalam hal ini kan memang kami harus mengambil satu keputusan. Situasi saat ini, tadi berdasarkan perbincangan dengan teman-teman tadi semua, memang situasi sekarang ini kita harus mengakomodir generasi-generasi muda yang terkait dengan digitalisasi,” jelas Eriko.
Filianingsih akan menggantikan Dody Budi Waluyo yang segera habis masa tugasnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada April 2023.
Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI melalui Rapat Paripurna, Deputi Gubernur BI terpilih akan ditetapkan melalui surat keputusan presiden sebelum akhirnya dilakukan pelantikan oleh Mahkamah Agung. (RO/OL-090
nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level (bid) Rp16.390 per dolar AS Kamis (19/6), meskipun demikian imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara dengan tenor 10 tahun naik
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Dari dana sebesar US$22,9 miliar itu, sebanyak US$7,6 miliar ditempatkan di rekening umum valuta asing (valas).
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved