Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah diadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).
Keputusan ini diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR RI yang diselenggarakan di hari dan tempat yang sama.
Sebelumnya, uji Kepatutan dan Kelayakan dilaksanakan mulai pukul 11.00 dan diakhiri pada 15.00 dengan dua calon yang diajukan, yaitu Filianingsih Hendarta (Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI) dan Dwi Pranoto (Kepala Departemen Regional BI).
Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga mengatakan bahwa keputusan itu diambil secara aklamasi dengan calon yang merupakan pilihan terbaik dari yang terbaik.
“Kalau memang mau berbicara jujur, calon yang sekarang ini memang adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi, memang ini lah yang terbaik di BI, diajukan oleh Bapak Presiden untuk kami pilih dua orang ini<' jelasnya," jelasnya.
"Tadi jam 15.00 selesai semua dan jam 15.30 kami mengambil keputusan untuk memutuskan di antara dua (calon) ini kan harus ada dipilih. Yang dipilih secara aklamasi tadi oleh seluruh partai, yaitu Ibu Filianingsih,” ujar politikus PDI-P tersebut kepada media.
Baca juga: BI Sambut Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Terpilih
Eriko mengatakan bahwa, keputusan Komisi XI DPR RI ini akan segera dibahas pada Rapat Paripurna DPR RI bersama dengan seluruh anggota dewan. Namun, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini belum bisa memastikan kapan rapat paripurna tersebut akan berlangsung.
“Nanti akan dibawa dalam rapat paripurna yang kami juga belum mengetahui (jadwalnya). Kemungkinan nanti bersama-sama dengan penutupan (masa sidang) pada hari Kamis (16/2/2023) untuk nanti diambil keputusan secara resmi di rapat paripurna DPR RI,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Eriko menjelaskan bahwa pembahasan terkait digitalisasi yang ditawarkan oleh Filianingsih menjadi salah satu daya tarik bagi Komisi XI DPR RI. Meskipun, ia tidak menampik bahwa masing-masing calon memiliki keunggulan.
“Masing-masing punya keahlian, Bu Fili dengan sistem pembayaran (digital), begitu juga devisa dan lain-lain yang sudah sangat berpengalaman, Pak Dwi untuk urusan regional. Jadi masing-masing mengambil dari bidangnya," ujarnya.
"Tetapi dalam hal ini kan memang kami harus mengambil satu keputusan. Situasi saat ini, tadi berdasarkan perbincangan dengan teman-teman tadi semua, memang situasi sekarang ini kita harus mengakomodir generasi-generasi muda yang terkait dengan digitalisasi,” jelas Eriko.
Filianingsih akan menggantikan Dody Budi Waluyo yang segera habis masa tugasnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada April 2023.
Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI melalui Rapat Paripurna, Deputi Gubernur BI terpilih akan ditetapkan melalui surat keputusan presiden sebelum akhirnya dilakukan pelantikan oleh Mahkamah Agung. (RO/OL-090
Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang berencana berlibur ke Jepang. Mulai 17 Agustus 2025, QRIS bisa digunakan di Jepang.
Pengamat Celios, Nailul Huda, memprediksi BI akan mempertahankan BI Rate, seiring keputusan The Fed dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung perubahan suku bunga.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen terutama mendorong literasi rupiah yang inklusif dan kontekstual di tingkat daerah.
Jadi, sebutnya, kegiatan ini sangat penting agar ke depan perumusan kebijakan di daerah secara umum terkait ekonomi, terutama terkait inflasi dapat dilakukan akurat.
PT Dupoin Futures Indonesia secara resmi terdaftar sebagai Pelaku Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di bawah pengawasan Bank Indonesia.
Pelaksanaan ERB 2025 secara resmi ditandai dengan pelepasan KRI Hasan Basri-382 dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Senin (22/7).
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved