Soal Kereta Cepat, DPR Perrtanyaan Efektivitas KA Feeder Padalarang-Kota Bandung

PROYEK Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 2023.

Anggota Komisi V DPR RI Iis Rosyita Dewi ungkapkan keresahannya soal efektivitas kereta cepat yang tidak sampai ke pusat Kota Bandung melainkan ke Padalarang. 

Sebelumnya, pihak Kementerian Perhubungan dan KAI menyatakan akan disediakan feeder atau kereta api pengumpan untuk menghubungkan stasiun Padalarang ke pusat stasiun Kota Bandung yaitu di Pasirkaliki. Untuk itu Iis meminta agar pemerintah terkait perlu memastikan efektivitas waktu tempuh keseluruhan hingga ke Stasiun Bandung Kota.

“Tadi kami sudah dengar pemaparan bahwa kereta cepat ini akan berhenti di Stasiun Padalarang, yang sekaligus akan menjadi stasiun perjumpaan dengan kereta feeder menuju pusat stasiun kota Bandung," katanya,

"Ini harus dilihat betul efektivitasnya seperti apa, waktu tempuhnya apakah justru nanti kereta cepatnya sudah bagus kemudian waktu tunggu kereta feeder ini yang lama, atau bagaimana," ujar Iis dalam keterangan pers, Jumat (10/2).

"Mekanismenya harus benar-benar jelas. Jangan sampai masyarakat yang telah mengeluarkan tarif lebih mahal dibandingkan kereta reguler merasa tidak ada perbedaan,” tutur Iis pada kunjungan kerja spesifik yang diadakan di Stasiun Kereta Api Bandung, Kamis (9/2).

Baca juga: Kloter Kedua Kereta Api Cepat Tiba di Depo Tegalluar

Legislator Dapil Jawa Barat II itu juga mendorong agar KAI betul-betul merinci soal kesesuaian jadwal kereta cepat dengan kereta feeder agar nantinya penumpang yang transit dapat segera melanjutkan perjalanannya ke stasiun kota Bandung.

Ia juga menambahkan bahwa pengoperasian kereta cepat ini barometernya adalah kembali pada kebutuhan masyarakat.

“Jadi menurut saya ini barometernya adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah membutuhkan cepat atau membutuhkan murah kan itu sebetulnya," katanya.

"Intinya adalah kedua sektor ini harus ada, kereta reguler maupun kereta cepat sehingga makin beragam opsi masyarakat dalam memilih angkutan massal,” tutupnya. (RO/OL-09)