Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
COUNCIL of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bakal memperjuangkan persetujuan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dianggap bermasalah oleh Uni Eropa.
Dalam waktu dekat, Indonesia dan Malaysia selaku anggota CPOPC, akan melawat ke Benua Biru untuk menyampaikan penjelasan mengenai ekosistem kelapa sawit. Tujuannya, agar sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) dapat diterima di Eropa.
Hal itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro dalam konferensi pers seusai pertemuan CPOPC di Jakarta, Kamis (9/2).
Baca juga: Kemitraan ASEAN-UE Jangan hanya Bersifat Seremonial
“Kami mengusulkan pendekatan bersama, tindakan terkoordinasi untuk melindungi kelapa sawit, dengan memperkuat upaya mengatasi diskriminasi kelapa sawit. Ini melalui dialog kebijakan, strategi untuk ISPO dan MSPO dapat diterima di pasar global,” jelasnya.
Airlangga menambahkan, baik Indonesia maupun Malaysia, telah menerapkan prinsip keberlanjutan yang melibatkan banyak aspek. Mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga aspek sosial. Nantinya, CPOPC juga bakal meminta dukungan India untuk menyampaikan kelayakan.
“Kami juga sepakat akan melakukan kunjungan ke India. Ini untuk memanfaatkan peluang sekaligus mempromosikan, karena India menerima pengakuan ISPO maupun MSPO,” imbuh Airlangga.
CPOC juga membantah akan menghentikan ekspor kelapa sawit dengan berlakunya undang-undang yang baru oleh Eropa, tentang upaya melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak kelapa sawit. Menurut Airlangga, regulasi yang dibuat Eropa telah memberi dampak buruk pada sejumlah komoditas perkebunan lain.
Baca juga: Mentan Targetkan Ekspor Produk Perkebunan RI Capai Rp100 Triliun
Oleh karena itu, penjelasan mendetail terkait sertifikasi ISPO dan MSPO ke otoritas di Benua Biru menjadi hal penting. “Kita sebagai negara yang melakukan kegiatan impor dan ekspor, penyetopan ekspor itu bukan pilihan. Ini lebih kepada pembahasan mengenai kesamaan standar,” pungkasnya.
Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Komoditas Malaysia Fadillah Yusof menyampaikan, bahwa pertemuan CPOPC ini membahas strategi yang akan dilakukan, agar ISPO dan MSPO dapat diterima oleh global, khususnya pasar Eropa.
CPOPC terus menggencarkan edukasi publik mengenai keabsahan ISPO dan MSPO pada aspek lingkungan. “Rancangan kami ini bukan hanya untuk menghasilkan, memproduksikan (sawit), tapi bagaimana menjadi alat untuk masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tutur Fadillah.(OL-11)
Tengku Mohd Dzaraif mengatakan sebagian besar jamaah haji yang terlantar dijadwalkan pulang menggunakan penerbangan Malaysia Airlines.
Tim nasional futsal putri Indonesia bermain imbang 4-4 melawan Malaysia di Grup A Kejuaraan Futsal Putri ASEAN 2026 di Thailand. Hasil ini membuat peluang Indonesia ke semifinal semakin berat.
Umat Islam di Malaysia akan memulai ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis (19/2).
Simak kronologi SEAblings vs Knetz yang memicu seruan boikot drakor. Ketahui alasan di balik solidaritas netizen Asia Tenggara melawan rasisme digital.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Ernest Zacharevic menggugat AirAsia dan Capital A ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Maskapai tersebut diduga menggunakan karya muralnya tanpa izin untuk branding pesawat.
Kesepakatan besar ini diresmikan dalam ajang US-Indonesia Business Summit 2026 yang berlangsung di Washington D.C., Rabu (18/2) waktu setempat.
Indonesia menyambut baik rencana investasi dan kerja sama jangka panjang SINOVAC, termasuk di bidang riset dan pengembangan vaksin.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved