Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak lalai dalam mengawasi produk-produk jasa keuangan. Jangan sampai tragedi keuangan besar yang terjadi pada Adani Group di India, terjadi di Indonesia.
Jokowi pun menuntut OJK bekerja secara maksimal, tidak hanya dari segi makro, tetapi juga mikro. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh produk jasa keuangan harus dilakukan secara intensif.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani, di India. Secara makro, negaranya bagus, tapi mikronya ada masalah," ujar Jokowi di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2).
Ia mengungkapkan, hanya karena perilaku melenceng satu perusahaan, dana sebesar US$120 miliar atau setara Rp1.800 triliun lenyap begitu saja. Para investor pun berbondong-bondong kabur membawa uang mereka dari negara tersebut karena kondisi yang dianggap tidak aman.
"Rp1.800 triliun itu seperempat PDB India. Hilang. Kemudian apa yang terjadi? Capital outflow, semua uang keluar. Rupee jatuh. Padahal kondisi makronya bagus. Hati-hati," tegasnya.
Baca juga: Visa dan Kadin Indonesia Kolaborasi Perkuat Literasi Keuangan UMKM
Berkaca dari peristiwa tersebut, ia meminta OJK bekerja secara detail, mengecek semua produk jasa keuangan, jika perlu secara satu per satu.
"Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu. Kita ini tidak bisa sekarang kerja hanya makro saja. Makro iya, mikro juga harus detail. Dicek satu per satu," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, perusahaan riset keuangan dan investasi asal Amerika Serikat, Hindenburg Research, mengeluarkan laporan berisi tuduhan yang menyebut perusahaan-perusahaan di bawah Grup Adani melakukan manipulasi saham dan skema penyelewengan pembukuan keuangan selama puluhan tahun.
Di dalam laporannya, Hindenburg mengungkap rekening Grup Adani di luar negeri menggelontorkan transfer uang ke unit-unit perusahaannya yang tengah menjual saham dengan tujuan menggelembungkan harga saham mereka.(OL-5)
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menyoroti lemahnya pengawasan sistem merit pasca-penghapusan KASN yang memicu praktik jual beli jabatan oleh kepala daerah.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang selama bulan suci Ramadan.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved