Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak lalai dalam mengawasi produk-produk jasa keuangan. Jangan sampai tragedi keuangan besar yang terjadi pada Adani Group di India, terjadi di Indonesia.
Jokowi pun menuntut OJK bekerja secara maksimal, tidak hanya dari segi makro, tetapi juga mikro. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh produk jasa keuangan harus dilakukan secara intensif.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani, di India. Secara makro, negaranya bagus, tapi mikronya ada masalah," ujar Jokowi di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2).
Ia mengungkapkan, hanya karena perilaku melenceng satu perusahaan, dana sebesar US$120 miliar atau setara Rp1.800 triliun lenyap begitu saja. Para investor pun berbondong-bondong kabur membawa uang mereka dari negara tersebut karena kondisi yang dianggap tidak aman.
"Rp1.800 triliun itu seperempat PDB India. Hilang. Kemudian apa yang terjadi? Capital outflow, semua uang keluar. Rupee jatuh. Padahal kondisi makronya bagus. Hati-hati," tegasnya.
Baca juga: Visa dan Kadin Indonesia Kolaborasi Perkuat Literasi Keuangan UMKM
Berkaca dari peristiwa tersebut, ia meminta OJK bekerja secara detail, mengecek semua produk jasa keuangan, jika perlu secara satu per satu.
"Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu. Kita ini tidak bisa sekarang kerja hanya makro saja. Makro iya, mikro juga harus detail. Dicek satu per satu," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, perusahaan riset keuangan dan investasi asal Amerika Serikat, Hindenburg Research, mengeluarkan laporan berisi tuduhan yang menyebut perusahaan-perusahaan di bawah Grup Adani melakukan manipulasi saham dan skema penyelewengan pembukuan keuangan selama puluhan tahun.
Di dalam laporannya, Hindenburg mengungkap rekening Grup Adani di luar negeri menggelontorkan transfer uang ke unit-unit perusahaannya yang tengah menjual saham dengan tujuan menggelembungkan harga saham mereka.(OL-5)
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan eskalasi perang AS-Israel vs Iran di Timur Tengah telah mendorong sentimen risk off di pasar keuangan global.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang selama bulan suci Ramadan.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved