Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DEPUTI Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erwan Agus Purwanto mengatakan, pihaknya terus mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Langkah itu dilakukan melalui reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan oleh Kemenpan RB. Reformasi birokrasi tematik itu memiliki tiga tema besar, yakni, kemiskinan, investasi, dan digitalisasi birokrasi. "Plus tema yang menjadi prioritas Presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan pengelolaan inflasi," kata Erwan kepada Media Indonesia, Minggu (29/1).
Reformasi birokrasi tematik yang mencakup penanggulangan kemiskinan itu dilakukan dengan memetakan masalah yang menjadi penghambat capaian program kemiskinan di daerah yang belum optimal. Dari pemetaan itu, kata Erwan, Kemenpan membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam tahapan-tahapan yang nantinya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola.
"Di akhir tahun nanti kami akan melakukan evaluasi apakah implemenai rencana aksi tersebut benar-benar membuahkan hasil (outcome). Dari keberhasilan K/L maupun daerah dalam mengurangi kemiskinan ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi mereka," pungkas Erwan. (OL-8)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved