Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erwan Agus Purwanto mengatakan, pihaknya terus mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Langkah itu dilakukan melalui reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan oleh Kemenpan RB. Reformasi birokrasi tematik itu memiliki tiga tema besar, yakni, kemiskinan, investasi, dan digitalisasi birokrasi. "Plus tema yang menjadi prioritas Presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan pengelolaan inflasi," kata Erwan kepada Media Indonesia, Minggu (29/1).
Reformasi birokrasi tematik yang mencakup penanggulangan kemiskinan itu dilakukan dengan memetakan masalah yang menjadi penghambat capaian program kemiskinan di daerah yang belum optimal. Dari pemetaan itu, kata Erwan, Kemenpan membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam tahapan-tahapan yang nantinya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola.
"Di akhir tahun nanti kami akan melakukan evaluasi apakah implemenai rencana aksi tersebut benar-benar membuahkan hasil (outcome). Dari keberhasilan K/L maupun daerah dalam mengurangi kemiskinan ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi mereka," pungkas Erwan. (OL-8)
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Kasus bunuh diri anak SD di NTT diduga dipicu kondisi learned helplessness. Psikolog menyoroti faktor kemiskinan, kekecewaan berulang, hingga tekanan sosial yang dialami korban.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved