Menkeu Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Hadapi Krisis Global

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya menjaga kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun perekonomian nasional. Upaya dari kedua pihak untuk menjaga ekonomi Indonesia dinilai membuahkan hasil yang positif, utamanya di masa pandemi covid-19.

Menurutnya, cara itu perlu untuk diterapkan kembali, utamanya di tengah ketidakpastian perekonomian dunia tahun ini. Apalagi tantangan tengah mengalami pergeseran dari isu kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik.

"Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi," ujar Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia menangkap anomali di tengah krisis agar mampu menelurkan kebijakan yang efektif. Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan terus mendukung pebisnis melalui berbagai kebijakan strategis.

Salah satunya ialah melalui fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan seperti fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Kebijakan di bidang tersebut dinilai efektif dan ampuh.

Berdasarkan hasil survei Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebijakan kawasan berikat dan KITE telah mendorong perbaikan kondisi industri nasional. Tren itu diharapkan terjaga dan terus mampu menunjang aktivitas bisnis nasional.

Dari hasil survei yang sama ditunjukkan bahwa persentase tenaga kerja terlatih pada perusahaan kawasan berikat meningkat 1%. Sedangkan pada perusahaan KITE peningkatannya mencapai 3%.

Sedangkan dari sisi investasi, perusahaan yang ada di kawasan berikat mencatatkan penambahan investasi sebesar Rp103 miliar di 2021. Sementara penambahan investasi pada perusahaan KITE tercatat sebesar Rp30,59 miliar.

Adapun dampak tidak langsung dari dua kebijakan itu disebut signifikan secara regional. Sebab ada peningkatan pada jenis usaha akomodasi sebesar 188,78%, perdagangan meningkat 165,32%, makanan meningkat 173,62%, dan transportasi meningkat 128,52% di sekitar perusahaan penerima fasilitas KITE.

Sedangkan dampak tidak langsung di sekitar perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yakni, ada peningkatan di sektor makanan sebesar 66,52%, transportasi 55,58%, perdagangan 35,04%, dan akomodasi 26,64%.

Dalam kunjungannya ke Cikarang, Sri Mulyani juga menyempatkan diri meninjau Cikarang Dry Port (CDP) guna melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara itu.

CDP beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.

Saat ini, CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis. Transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan system, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA.

Transformasi tersebut juga selaras dengan upaya pemerintah dalam National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai inisiatif besar nasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok. Mendukung hal ini, berbagai instansi kementerian/lembaga pun sudah terkoordinasi dalam memberikan pelayanan yang optimal, termasuk Kemenkeu.

"Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha. Penerapan kebijakan dan prosedur yang semakin baik juga menjadi komitmen Presiden, untuk menjadikan Indonesia destinasi investasi, sehingga kita tidak hanya berinvestasi di domestik tetapi juga untuk ekspor," pungkasnya. (OL-8)