Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAI investasi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2022 tercatat menembus Rp318,6 triliun. Nilai tersebut terdiri dari penanaman modal di sektor usaha mikro senilai Rp132,7 triliun dan usaha kecil sebesar Rp185,9 triliun.
Nilai realisasi investasi tersebut diketahui dari hasil penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan sejak Agustus 2021. Adapun total NIB yang diterbitkan untuk UMKM pada 2022 sebanyak 1.895.021 NIB, di mana sektor usaha mikro mendominasi, yaitu mencapai 1.733.234 NIB.
"Bapak Presiden meminta kami untuk jangan hanya mengurus investor yang besar-besar, yang kecil-kecil juga harus diurus. Maka kami urus betul, di mana dari total 1.895.021 NIB, total investasi yang masuk sebesar Rp318,6 triliun," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/1).
Dengan jumlah NIB dan nilai investasi di sektor UMKM itu, lanjutnya, maka secara rerata satu unit usaha melakukan investasi sekitar Rp162 juta. Angka tersebut, kata Bahlil, cukup signifikan untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri.
Kontribusi signifikan dari sektor UMKM juga dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Dengan nilai investasi di 2022 itu, sektor UMKM mampu menciptakan lapangan kerja bagi 7.608.210 orang.
Usaha mikro tercatat menciptakan lapangan pekerjaan untuk 5.575.662 orang. Sementara usaha kecil menciptakan lapangan pekerjaan bagi 2.032.548 orang. "Jadi kontribusi mereka ini luar biasa. Ini data baru dan kami siap melakukan uji keabsahan di manapun dan kapanpun," kata Bahlil.
Berdasarkan sektornya, perdagangan dan reparasi menjadi sektor yang memiliki investasi tertinggi di 2022, yakni mencapai Rp106,8 triliun. Kemudian diikuti oleh sektor jasa lainnya Rp58,7 triliun, sektor konstruksi Rp58,1 triliun, hotel dan restoran Rp25,8 triliun, dan sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp12,6 triliun.
Adapun lima wilayah yang menjadi lokasi investasi di sektor UMKM terbesar ialah Jawa Barat Rp55,2 triliun, Jawa Timur Rp38,7 triliun, DKI Jakarta Rp37,8 triliun, Jawa Tengah Rp23,9 triliun, dan Banten Rp20,3 triliun.
"Jadi saya harus menyampaikan bahwa kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional kita cukup signifikan dengan memperlihatkan data-data ini," pungkas Bahlil. (OL-8)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan pembentukan 46 Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Sepanjang 2025, perusahaan fintech lending AdaKami menyalurkan dukungan kepada delapan UMKM dari berbagai sektor melalui program Usaha Bareng AdaKami.
Program LAKSMI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved