Selasa 17 Januari 2023, 21:47 WIB

Asosiasi Sambut Positif Rencana Pemerintah Ubah Aturan Impor Tekstil

M Iham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Asosiasi Sambut Positif Rencana Pemerintah Ubah Aturan Impor Tekstil

Dok MI
Ilustrasi

 

RENCANA pemerintah mengenakan tarif bea impor terhadap produk tekstil dalam bentuk pakaian jadi disambut positif oleh pelaku usaha. Namun pengambil kebijakan juga diminta untuk mencari solusi yang mendukung industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berorientasi pada ekspor.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Anne Patricia Sutanto kepada Media Indonesia, Selasa (17/1).

Sebab menurutnya, pengenaan tarif bea masuk itu dipandang sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri TPT yang berorientasi pada pasar domestik.

"Pemerintah juga harus melihat apa yang bisa dilakukan industri export oriented untuk memiliki nilai tambah dan daya saing karena pasar global itu lebih vicious dibanding domestik," ujarnya.

Dengan kata lain, pemerintah diminta menimbang dengan matang dalam penyusunan kebijakan lantaran kondisi tiap usaha berbeda meski berada di sektor yang sama. "Itu sebabnya kenapa kami di asosiasi mengusulkan hal sama untuk memberikan sense of measure bagi stabilitas industri TPT, baik mikro, kecil, menengah, atau besar," tambah Anne.

Rencana pengenaan tarif bea masuk atas produk tekstil berupa pakaian juga dapat diartikan sebagai langkah anti dumping. Itu bisa dan sah dilakukan Indonesia. Hanya, dibutuhkan waktu yang panjang untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Sebab, berdasarkan ketentuan Organisasi Dagang Dunia (WTO) penerapan anti dumping setidaknya mesti dibuktikan dan dipastikan terjadi di Indonesia. "Itu perlu dibuktikan, dipastikan bahwa memang ada aliran impor cukup banyak masuk ke Indonesia, sehingga UMKM tentunya yang paling terdampak di pakaian maupun barang yang bersifat tekstil yang terkena," terang Anne.

Diketahui sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk atas produk tekstil berupa pakaian. Ini diakui untuk menyelamatkan keberlangsungan industri, utamanya sektor TPT dalam negeri.

"Impor bahan baku ada pajaknya, tapi kalau impor barang jadi malah pajaknya beberapa jenis tidak ada. Tentu industri kita bisa mati. Ini yang mau kita perbaiki aturannya," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Siapkan Mitigasi Hadapi Ketidakpastian 2023

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 26 Januari 2023, 22:49 WIB
Amunisi yang telah disiapkan pemerintah itu diantaranya ialah Undang Undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan...
Dok. ATBI

Sikapi Perpres 55/2022, Usaha Pertambangan Diharapkan Mengarah ke Good Mining Practices

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Januari 2023, 22:24 WIB
"Saya sepakat dengan arahan Presiden Joko Widodo di Sentul Bogor yang menyatakan bahwa bisnis pertambangan harus bisa menyelesaikan...
Antara

Luhut Sebut Insentif Rp7 Juta untuk Motor Listrik Berlaku Februari

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 26 Januari 2023, 22:21 WIB
Sedangkan, untuk mobil listrik akan diberikan insentif pengurangan pajak pembelian kurang dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya