Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah berencana mendistribusikan gas elpiji 3 kilogram (kg) ke penyalur resmi. Dengan kata lain, penjual eceran atau warung kecil tidak lagi bisa menjual gas melon tersebut.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan alasan wacana itu diberlakukan agar bisa tepat sasaran penyalurannya. Nantinya, konsumen juga harus menunjukkan KTP mereka saat membeli gas elpiji 3 kg.
"Nanti disalurkan di lembaga penyalur dan sub penyalur atau pangkalan resmi. Karena di titik ini akan diverifikasi pembelinya," kata Irto kepada wartawan, Sabtu (14/1).
Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas rencana kebijakan tersebut. Pertamina sudah menambah 22 ribu sub penyalur/pangkalan di 2022 untuk mengakomodasi kebutuhan gas elpiji 3 kg ke masyarakat.
Pembelian gas melon dengan KTP, kata Irto, akan dicocokkan data konsumen ke dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) danData Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nantinya data tersebut diinput ke website Subsidi Tepat milik Pertamina.
Pengguna yang masuk dalam data tersebut merupakan golongan orang tidak mampu. Hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg, pendistribusian elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
Irto menambahkan, Pertamina Patra Niaga sudah melakukan uji coba tahap awal di sekitar lima kecamatan yang tersebar di empat kota besar Indonesia, yakni, Batam, Tangerang, Mataram, dan Semarang.
"Baru uji coba di lima kecamatan sejak Oktober 2022. Nanti akan bertahap diterapkan," pungkas Irto. (OL-12)
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved