PELUANG bagi perekonomian nasional untuk tetap tumbuh di 2023 lebih besar ketimbang ancaman resesi global yang dikhawatirkan dapat merembes ke dalam negeri. Pasalnya Indonesia memiliki modal domestik yang tergolong cukup kuat dan berdaya tahan.
"Indonesia masih mempunyai banyak keuntungan memasuki tahun 2023. Ketika kondisi global mendapatkan efek negatif pascapandemi, Indonesia justru bisa bangkit lebih cepat. Indonesia mempunyai potensi yang jauh lebih besar daripada tantangan yang ada," ujar Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melalui keterangan tertulis, Kamis (29/12).
Setidaknya, lanjut dia, ada tiga potensi utama yang dapat menjadi penguat perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah penduduk yang sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2021 menunjukkan jumlah 273.879.750. Bahkan diperkirakan sudah melebihi 275 juta pada akhir 2022.
Dalam sebuah ekosistem ekonomi, kata Ajib, jumlah penduduk adalah market atau demand. Dengan demand yang besar, maka konsumsi akan terjaga dengan baik.
Potensi yang kedua ialah melimpahnya sumber daya alam dan komoditas. Pemerintah juga dirasa sudah melakukan langkah tepat dengan melakukan program transformasi ekonomi dengan melakukan hilirisasi yang bisa meningkatkan nilai tambah.
Sedangkan potensi ketiga ialah berasal dari kekuatan UMKM yang menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah sektor usaha yang mempunyai resiliensi atau daya bangkit yang cepat.
"Kalau pemerintah bisa memberikan daya ungkit maksimal di sektor UMKM ini, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga bahkan bisa terakselerasi dengan lebih cepat," terang Ajib.
Dengan peluang itu, bukan berarti perekonomian Indonesia akan berjalan mulus. Sebab ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi dan ditangani, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.
Pemerintah dinilai memiliki dua tantangan yang perlu dimitigasi dengan baik. Pertama berkaitan dengan kondisi ruang fiskal yang terbatas untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebab, pengelola fiskal negara tak lagi bisa melakukan ekspansi karena harus mengembalikan defisit anggaran maksimal 3% di tahun depan. "Pemerintah harus lebih prudent dalam mengalokasikan belanja dan jeli membuat target penerimaan negara," tutur Ajib.
Selain itu, pemerintah harus hati-hati mengelola kondisi sosial masyarakat, karena pada 2023 sudah mulai berjalan agenda politik. Karenanya, dibutuhkan stabilitas sosial maupun politik, yang menjadi prasyarat agar investasi bisa mengalir dengan lancar.
Ajib menilai, target investasi tahun depan yang sebesar Rp1.400 triliun adalah target yang cukup menantang ketika Indonesia memasuki tahapan politik menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
Sementara dunia usaha dinilai perlu melakukan mitigasi pada empat hal agar bisnis bisa tetap berjalan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal pertama yang harus diperhatikan ialah adanya pelemahan daya beli masyarakat.
Terlebih pada tahun depan dukungan tambahan pada program bantuan sosial tak lagi dapat dijalankan. Hal tersebut dinilai akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat.
"Padahal daya beli inilah yang menjadi kekuatan konsumsi masyarakat, dan yang menjadi penopang signifikan PDB Indonesia," terang Ajib.
Tantangan kedua ialah otensi inflasi yang naik dibandingkan kondisi 2022. Inflasi menurut Ajib secara substantif mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kemudian tantangan yang ketiga ialah pengangguran yang jumlahnya akan semakin naik.
Sedangkan tantangan keempat yakni kenaikan suku bunga yang cukup tinggi sebagai akibat kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
"Dari sisi produksi, akan mengatrol cost of fund yang menjadi bagian penting Harga Pokok Penjualan (HPP). Sedangkan dari sisi masyarakat, akan menambah beban untuk kredit konsumsi," pungkasnya. (OL-8)
