PINSAR Dukung Implementasi SE Kementan Terkait DOC Ayam Ras Pedaging

PERHIMPUNAN Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) mendukung adanya SE (Surat Edaran) per Desember 2022 dari Kementerian Pertanian mengenai pengaturan produksi dan kebutuhan DOC FS Ayam ras pedaging, Ketua Umum DPP PINSAR Singgih Januratmoko mengatakan, SE sangat membantu bagi perbaikan harga ayam hidup.

"Karena kondisi selama 4 bulan terakhir harga ayam hidup di bawah HPP (harga pokok pembelian)" kata Singgih dalam keterangannya. 

Terbukti menurut Singgih yang juga anggota Komisi VI DPR, surat edaran yang pertama di terbitkan pada November membuat harga ayam hidup saat ini sudah di atas HPP.

Di sisi lain, Singgih meminta Pemerintah harus tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi SE, mengingat SE sangat membantu bagi kelangsungan hidup peternak.

Singgih mengungkapkan, memasuki tahun 2023, para peternak rakyat masih menghadapi berbagai masalah rutin, yang seharusnya bisa cepat diselesaikan. Apalagi, ancaman daging ayam impor Brasil yang jauh lebih murah, bisa menggerus keberadaan peternak rakyat.  

“Harapan kami di PINSAR, setelah gonjang-ganjing harga telur dan ayam hidup pada 2022, situasi 2023 lebih kondusif. Harga telur selama delapan bulan terakhir sudah stabil di atas HPP (Harga Pokok Produksi), tetapi harga ayam pedaging masih di bawah HPP,” ujarnya. 

Menurut Singgih, peran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian RI, sangat besar dalam mengendalikan suplai DOC, 

Baca juga : Hilirisasi Industri Baja Meningkat, Industri Logam Tumbuh Pesat

“Kami berharap pada 2023, Ditjen PKH tetap bisa mengeluarkan kebijakan pengaturan suplai DOC, agar tidak berlebih,” tutur Singgih,. 

Namun kebijakan PKH, menurut Singgih tidak bisa mulus pada 2023. Pasalnya, terdapat beberapa perusahaan pembibitan atau breeding farm, yang dengan tegas menolak pengaturan suplai DOC tersebut, 

“Terhadap perusahaan breeding tersebut, kami berharap pemerintah mengevaluasi fasilitas yang telah diberikan kepada mereka, seperti kuota GPS, dll,” pinta Singgih.

Singgih menegaskan, over supply DOC lebih merugikan dan membahayakan kelangsungan bisnis peternak kecil, karena menyebabkan harga ayam murah.

Akan tetapi, hal itu bisa dikelola dengan cara pengaturan setting hatching record (SHR) dari tiap-tiap perusahaan. Mengatur jumlah penetasan atau SHR ini penting, agar DOC tidak membanjiri pasar dan mengacaukan harga ayam potong di pasaran.

PINSAR berharap pada 2023 nanti, pemerintah menetapkan HAP ayam hidup, telur maupun DOC dengan lebih cermat, dan menyiapkan regulasi yang tepat agar HAP tersebut bisa sesuai yang diharapkan, Dengan demikian bisnis peternak rakyat bisa terus berjalan.

“Tanpa dukungan pemerintah, peternak rakyat bisa habis. Saat ini jumlah peternak rakyat ayam pedaging kurang dari 20 persen,” tutupnya (RO/OL-7)