RAMALAN mengenai resesi ekonomi dunia di 2023 sudah disampaikan banyak pihak, mulai dari pemerintah, para pimpinan negara, lembaga internasional hingga pakar ekonomi.
Bahkan, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa diprediksi berpotensi mengalami resesi pada 2023 mendatang.
Lantas pertanyaan besar menghantui masyrakat, apakah Indonesia dapat bertahan sehingga tidak terjatuh dalam jurang resesi 2023?
Indonesia sendiri memiliki pengalaman besar dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan masa pandemi Covid-19. Kuncinya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat dari krisis itu.
Untuk itu, pemerintah Indonesia pun dinilai perlu mendorong pengembangan sektor UMKM yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian negara.
Bukan tanpa alasan, berdasarkan data sektor UMKM telah menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) negara setiap tahunnya.
Baca juga: CCEP Indonesia dan Apindo Lampung Gelar Program Bina UMKM
Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UN Global Pulse, 97% dari total tenaga kerja nasional mendapatkan lapangan pekerjaan dari sektor UMKM. Bahkan, 64.5% dari total 117 juta pekerja di sektor tersebut merupakan wanita.
Dari data tersebut, membuktikan bahwa sektor UMKM bisa menjadi satu ujung tombak dalam menghadapi krisis ekonomi.
Oleh karena itu, Bappenas dan UNGP melalui Pulse Lab Jakarta (PLJ) dan Pulse Lab Finland (PLF) berkolaborasi meluncurkan laporan bersama menggunakan metode strategic foresight untuk membantu mengantisipasi kemungkinan di masa depan.
Metode foresight ini bermanfaat untuk merencanakan kebijakan dan melakukan tindakan denganpendekatan jangka panjang dan antisipatif, yang akan bermanfaat untuk memastikan bahwa berbagai skenario dan asumsi yang mungkin terjadi di masa depan telah diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan.
Dengan menggunakan teknik ‘horizon scanning’ sebagai salah satu instrumen utama foresight, beberapa pertanyaan ditelaah, khususnya terkait apa saja isu-isu yang berkembang di dalam sektor tersebut dan faktor apa yang dapat mengubah dan mendisrupsi masa depan UMKM.
Setelah melalui proses yang panjang, terdapat lima faktor pendorong utama yang teridentifikasi, yakni: perubahan iklim, meningkatnya kemitraan untuk ekonomi berkelanjutan, munculnya sektor-sektor yang sedang berkembang dan pergeseran preferensi konsumen, melibatkan teknologi sebagai cara kerja baru, dan pekerjaan rentan dalam gig economy.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Taufik Hanafi pun tidak menampik, saat ini iklim usaha selalu berubah. Dunia usaha terutama UMKM tentu juga terkena dampak perubahan yang cukup luas mulai dari aspek produksi hingga pemasaran.
"Perubahan ini harus kita lihat sebagai kesempatan untuk UMKM agar dapat mengubah proses bisnis dengan mendayagunakan teknologi digital dan juga melakukan berbagai inovasi. Untuk itu kita harus memiliki kemampuan dalam memandang lebih jauh ke depan, visioner, serta menyusun dan menerapkan strategi yang bersifat preventif untuk membangun UMKM agar lebih tangguh dan adaptif," ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan, untuk saat ini dirinya memang belum berani memastikan seperti apa wajah UMKM Indonesia 20 tahun kedepan. Namun, pihaknya tengah menyusun sejumlah strategi sesuai dengan visi Indonesia Emas.
"Salah satu contoh kita melakukan proses untuk perencanaan kedepan, kita tentukan dulu visi terus gol-golnya apa, jadi kalo misalnya ingin jadi Indonesia modern itu harus seperti apa, jadi saya belum berani menentukan bahwa kira2 20 tahun kedepan indonesia seperti apa. Tapi kita sudah mengetahui setidaknya ada 5 faktor yang bisa dijadikan sebagai faktor pendorong," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, juga menekankan pentingnya penerapan strategic foresight agar suatu kebijakan dapat bermanfaat. Sehingga, kebijakan tersebut perlu dibuat dalam sebuah konteks yang spesifik.
Dalam hal ini strategic foresight bermanfaat dalam mewujudkan tindakan antisipatif dan perancangan kebijakan yang lebih mengacu pada masa depan.
"PBB akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengadaptasi berbagai metode inovatif dan membantu metode-metode ini digunakan dengan baik agar bermanfaat untuk negara dan masyarakat,” tukasnya.
Melalui peluncuran laporan ini, Bappenas dan UNGP mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan faktor-faktor pendorong dari keseluruhan ekosistem UMKM yang berpotensi membentuk lanskap masa depan UMKM di Indonesia, dan untuk membangun suatu pemahaman bersama tentang bagaimana penggunaan foresight dapat mendukung dan memperkuat perencanaan kebijakan. (RO/OL-09)
